Page 34 - BUKU SAKU LAPKIN 2023
P. 34
DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU
M. PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA
BAKN DPR RI menyoroti permasalahan cukai hasil tembakau yang merupakan tindak
lanjut dari hasil penelaahan tematik yang telah dilakukan. Atas dasar penelaahan tersebut,
BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk: (1) merevisi peraturan
Menteri Keuangan terkait penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
agar menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima, kondisi sosial
geografis, dan kultur petani tembakau; (2) menyempurnakan sistem pengendalian
pemakaian pita cukai, pengawasan peredaran, serta pelaporan produksi Cukai Hasil
Tembakau (CHT); (3) merumuskan roadmap kebijakan industri hasil tembakau dengan
menekankan pada penyederhanaan tahap kenaikan dengan mempertimbangkan
faktor pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan usaha, dan
pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal; (4) mengimplementasikan Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Impor Tembakau; (5) menerbitkan peraturan terkait ekstensifikasi barang kena cukai
lainnya, terutama minuman bergula dalam kemasan, mengingat dampak negatifnya
terhadap kesehatan; dan (6) memerhatikan kesejahteraan petani tembakau dengan
meningkatkan anggaran pembinaan, penyediaan bibit, serta penelitian melalui
Kementerian Pertanian.
KINERJA PENGAWASAN 33
