Page 50 - BUKU SAKU LAPKIN 2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

VII. PENGUATAN KELEMBAGAAN

enguatan kelembagaan DPR RI terus dilakukan sebagai upaya menjadi
parlemen yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas sebagai pilar
P demokrasi untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sebagai parlemen modern,
kemandirian parlemen sangat dibutuhkan, baik kemandirian dalam mengatur
kepegawaian parlemen (otonomi kepegawaian), maupun dalam mengatur anggarannya
(otonomi anggaran).

Pelaksanaan otonomi kepegawaian pada unsur penunjang DPR RI harus dimaknai
bahwa DPR RI seharusnya diberikan kebebasan untuk menerapkan manajemen
kepegawaian yang berbeda dengan manajemen kepegawaian sebagaimana aparatur
sipil negara (ASN) di pemerintah (eksekutif). Mulai dari pemenuhan kebutuhan pegawai
melalui perencanaan pegawai hingga evaluasi jabatan di Sekretariat Jenderal DPR RI,
harapannya dapat dikembangkan metode tersendiri yang cocok dengan karakteristik
yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI.
Gagasan perlunya otonomi anggaran dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan DPR
meningkatkan kinerjanya, tetapi anggaran DPR RI terbatas dan dikontrol oleh eksekutif.
Pemikiran-pemikiran terhadap perlunya otonomi anggaran bagi parlemen sudah
menjadi perhatian publik, terutama di kalangan penggerak penguatan parlemen.
Umumnya berpendapat bahwa otonomi anggaran di DPR RI akan memungkinkan
lembaga ini bekerja secara efektif karena DPR RI memiliki otoritas sendiri untuk
mengelola dan mengalokasi anggarannya.
Menjadi parlemen modern tidak hanya perlu kemandirian parlemen, tetapi juga
integritas parlemen yang diwujudkan dengan terus menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sosialisasi kode etik DPR
RI terus dilakukan agar DPR RI menjadi lembaga perwakilan rakyat yang bermartabat.

PENGUATAN KELEMBAGAAN 49