Page 8 - BUKU SAKU LAPKIN 2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

II. KINERJA LEGISLASI

r
oleg
nas) merupak
islasi Nasional (P
og
r rogram Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan
r
eg
am L
encanaan
an instrumen per
pembentukan undang-undang yang terencana, terpadu, dan sistematis. Hal
pemben tuk an undang-undang y ang t er encana, t er padu , dan sist ema tis . Hal
dengan
P tersebut bermanfaat untuk menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan
manfaa
t
ersebut
ber
t
undang-undang
sesuai
an
ang
un
tuk
y
menghasilk
dinamik a masy ar ak a t , tidak tumpang tindih dengan per a tur an perundang-undangan
dinamika masyarakat, tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan
horizontal, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
hor iz on tal , dan tidak ber t en tangan dengan UUD NRI T ahun 1945.
PROLEGNAS PRIORITAS
TAHUN 2023
25 RUU
39 RUU: usul DPR;
11 RUU
usul Pemerintah;
3 RUU
usul DPR
nas RUU P
ang t
itas
er
r
dapa
Daf
Daftar RUU yang terdapat dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
T
r
tar RUU y
oleg
t dalam P
ahun 2023
ior
ode).
(dapa
(dapat diakses melalui QR Code).
t diakses melalui QR C
F
T
y
islasi merupak
tu amana
asal 20A a
eg
i P
t dar
ahun
a
ungsi L
an salah sa
t (1) UUD NRI
Fungsi Legislasi merupakan salah satu amanat dari Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Un tuk menghasilk an leg islasi y ang lebih baik , DPR RI member i kesempa tan kepada
1945. Untuk menghasilkan legislasi yang lebih baik, DPR RI memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan
tuk
oses
pr
par
t
pen
ber
ak
dan
masy
ar
pembahasan
yusunan
un
dalam
a
aktif
tisipasi
undang-undang. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan,
undang-undang . P ar tisipasi masy ar ak a t t ersebut dilak uk an melalui ber bagai keg ia tan,
seper ti r apa t dengar pendapa t (RDP), r apa t dengar pendapa t umum (RDPU), k unjungan
seperti rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan
kerja (k unker), seminar , lok ak ar y a, dan disk usi. Dalam setiap tahapan pemben tuk an
kerja (kunker), seminar, lokakarya, dan diskusi. Dalam setiap tahapan pembentukan
undang-undang, baik secara daring maupun luring. Masyarakat juga dapat memberikan
undang-undang , baik secar a dar ing maupun lur ing . M asy ar ak a t juga dapa t member ik an
masukan secara lisan atau tertulis. Semua masukan kemudian diolah menjadi partisipasi
tau t
er
masuk
an secar
tisipasi
a lisan a
tulis
emua masuk
. S
an kemudian diolah menjadi par
ang ber
emer
tah
in
mak
ti oleh DPR RI dan P
y yang bermakna sehingga undang-undang yang disepakati oleh DPR RI dan Pemerintah
ang disepak
na sehingga undang-undang y
a
memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan tentu saja bermanfaat.
memua t nilai keadilan, kepastian huk um, dan t en tu saja ber manfaa t .
KINERJA LEGISLASI 7