Page 137 - HOPE HARMONY & HUMANITY

DINAMIKA DALAM NEGERI

beberapa kebijakan terkait pengadaan dan pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 bagi seluruh penduduk Indonesia.
Pemerintah mencanangkan target untuk menyuntikkan
1 juta vaksin per hari kepada 181,5 juta orang atau setara
dengan 70% dari total penduduk, demi membentuk
kekebalan komunal (herd immunity) di Indonesia.

Anasir vaksinasi dalam hukum positif Indonesia
terdapat dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
yang menyatakan bahwa dalam tindakan penanggulangan
penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan
wabah, dapat dilakukan vaksinasi dan jika perlu evakuasi
masyarakat. Kemudian termaktub dalam pasal 15
70
ayat (2) huruf (a) UU No. 6/2018 yang mengamanatkan
pemberian vaksinasi sebagai bagian dari penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan.
71
Pada tanggal 5 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020
tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19
(Perpres No. 99/2020), yang kemudian pada tanggal 9
Februari 2021 mengalami revisi dengan diterbitkannya
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Perpres No.99/2020. Pelaksanaan dari
peraturan tersebut selanjutnya dirinci secara teknis melalui
beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian

70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
penjelasan pasal 12 ayat (1).
71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan, pasal
15 ayat (2) huruf (a).

121