Page 221 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 221

HOPE
                                      Harmony & Humanity
                                 Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan


                           Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan
                     bahwa keberhasilan strategi penanggulangan terorisme
                     adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
                     serta mengedepankan aparat keamanan dalam upaya
                     melumpuhkan jaringan terorisme yang terus berevolusi
                     dari waktu ke waktu. Dinamisnya perkembangan ancaman,
                     dengan diterbitkannya UU No. 5/2018, maka menjadi
                     urgensi bagi penegak hukum agar dapat melihat terorisme
                     pada spektrum yang lebih luas dan bukan hanya sebagai
                     tindak pidana biasa. Tapi lebih jauh dari itu, penanggulangan
                     terorisme perlu dibingkai dalam sebuah skema strategis
                     politik, ekonomi, pertahanan, sosial, dan budaya.

                  7.  Menjadi pembicara dalam seminar yang mengusung tema
                     “Legal Development Towards a Digital Society Era”pada
                     acara 2  NCOLS (National Conference On Law Studies),
                            nd
                     di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada Selasa, 17
                     November 2020.

                           Wakil  Ketua  DPR  RI/Korpolkam  menyampaikan,
                     bahwa  Pertama, salah satu cita-cita reformasi adalah
                     upaya penegakan hukum dan keadilan, yang seiring dengan
                     perkembangan dan kemajuan zaman serta teknologi telah
                     mengalami berbagai perwujudan dalam proses perumusan
                     dan implementasinya baik di lembaga legislatif, eksekutif,
                     maupun yudikatif.  Kedua, perkembangan globalisasi
                     ditandai  Revolusi  industri  4.0 dan society 5.0,  dengan
                     pemanfaatan  bidang-bidang telematika  (telekomunikasi,
                     penyiaran, media  dan transaksi informasi serta elektronik),
                     dimana perlu  adanya  upaya penyesuaian terhadap regulasi
                     di bidang hukum. Ketiga, Pemerintah perlu melakukan
                     pembangunan hukum dalam bentuk pengembangan,


                                             206
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226