Page 231 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

Pembahasan dan penelitian tata kelola keamanan
laut Indonesia seperti diamanatkan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan)
bisa dijadikan sebagai payung hukum yang cukup
komprehensif. Hanya saja, pada tataran teknis, UU ini masih
membutuhkan aturan turunan agar tidak terjadi tumpang
tindih wewenang dan tupoksi antar instansi terkait.
DPR melalui tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran
dan pengawasan) akan senantiasa mendukung dan
berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedaulatan
NKRI, agar Kawasan ini menjadi ekosistem perdamaian
yang produktif bagi kepentingan nasional dan juga semua
bangsa di dunia.

17. Menjadi Keynote Speaker dalam Webinar Advokat Konstitusi
yang mengusung tema “Tantangan Transformasi Polri di
Tangan Kapolri Baru” pada Kamis, 28 Januari 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan,
bahwa tantangan yang akan dihadapi Kapolri baru seperti
diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,
pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
Kapolri baru terpilih juga memiliki beberapa kualifikasi
seperti jujur, pintar, berani bersikap tegas menegakkan
hukum, kuat dalam membangun jaringan dengan menjaga
kerukunan masyarakat dan bisa menjalin komunikasi baik
dengan institusi TNI.

216