Page 8 - MAJALAH 201

HUT DPR RI KE-76 TAHUN

dalam pembahasan
suatu Undang-Undang
akan sangat ditentukan
dengan tingkat
kompleksitas dan
perbedaan pandangan
terkait substansi
Undang-Undang yang
dibahas,” kata Puan.
Puan
menyambungkan,
di tengah situasi
pandemi yang penuh
ketidakpastian dan
dinamika aspirasi
masyarakat yang
tinggi, DPR RI telah
berhasil menyelesaikan
pembahasan dan
mengesahkan
Rancangan Undang
Undang Cipta Kerja
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meninjau pabrik kerupuk di Cibinong, Jawa Barat. Foto: Kresno/nvl
yang merupakan
untuk mencapai masyarakat yang sehat, Prioritas Tahun 2021. Prolegnas Omnibus Law pertama di Indonesia,
produktif sekaligus aman,” tutur Puan. merupakan instrumen perencanaan serta diharapkan menjadi pilar utama
Puan juga terus mendorong program program pembentukan Undang-Undang reformasi struktural negara.
vaksinasi nasional terus digalakkan yang disusun secara sistematis untuk Puan menerangkan, kinerja fungsi-
untuk mempercepat kekebalan komunal memenuhi kebutuhan hukum nasional. fungsi DPR RI harus terus berjalan
(herd immunity). Ia meminta percepatan “DPR RI dan pemerintah dituntut agar meskipun dunia tengah pandemi.
vaksinasi di Pulau Jawa-Bali dan non selalu cermat dan mempertimbangkan Hal tersebut sesuai dengan spirit
Jawa-Bali berjalan seiringan agar tidak berbagai pendapat, pandangan, dan amanah dalam konstitusi dan
terjadi ketimpangan. kondisi, situasi serta kebutuhan hukum perundang-undangan. Selama Tahun
“Pastikan juga masyarakat yang nasional, sehingga kebutuhan waktu Sidang 2020-2021, DPR RI sudah
kesulitan mengakses vaksin akibat melaksanakan fungsinya baik fungsi
masalah dokumen identitas dapat legislasi, anggaran dan pengawasan
terfasilitasi. Kelompok masyarakat serta dukungan diplomasi atas
termarjinalkan, terpinggirkan, jangan BESARNYA ANGGARAN pelaksanaan kebijakan luar negeri
sampai dilupakan. Apalagi mereka Indonesia di forum global.
mayoritas hidup di jalan sehingga DI SEKTOR KESEHATAN “Dalam pelaksanaan fungsi legislasi
membutuhkan kekebalan dari Corona,” DAN ANGGARAN misalnya, pembahasan dan persetujuan
ucap Puan. Rancangan Undang-Undang tentang
Secara umum, kinerja fungsi legislasi PENANGANAN DAMPAK Cipta Kerja menjadi undang-undang
DPR RI pada Tahun Sidang 2020- COVID-19 DIHARAPKAN adalah salah satu contoh poin penting
2021 terdiri dari 9 RUU telah disahkan hasil proses legislasi yang dilakukan
menjadi Undang-Undang, 14 RUU DAPAT MENDORONG DPR RI sebagai bentuk dukungan
sedang dalam Tahap Pembicaraan PEMULIHAN EKONOMI politik terhadap upaya eksekutif untuk
Tingkat I, dan 17 RUU sedang dalam meningkatkan kinerja perekonomian
tahap penyusunan. DAN INDONESIA DAPAT nasional ke depan,” terang Puan.
Puan juga menerangkan, DPR RI Sebagai omnibus law, sambung
bersama pemerintah telah menyepakati BERTAHAN PADA Puan, Undang-Undang tentang Cipta
Prolegnas Jangka Menengah Tahun TAHUN 2021 INI Kerja diharapkan dapat memberikan
2020-2024, yang menargetkan 246 kepastian, kemanfaatan, dan keadilan
RUU dan 33 RUU dalam Prolegnas hukum bagi semua masyarakat

8 PARLEMENTARIA EDISI 201 TH. 2021