Page 31 - MAJALAH 164

ANGGARAN

ǼS[ HER HIǻWMX XVERWEOWM FIVNEPER TEHE “Untuk merealisasikan tema merupakan asumsi pertumbuhan yang
kuartal II tahun 2018. Ditambah lemahnya tersebut dibutuhkan kerja keras serta optimistik, dan menuntut kerja keras
ekspor Indonesia yang menyebabkan sinergi dari semua stakeholder, termasuk dan konsistensi atas bauran kebijakan
lemahnya rupiah. “Pemerintah perlu dukungan penuh dari DPR. F-NasDem ekonomi yang dilaksanakan. Meskipun
FIOIVNE OIVEW HER GIVQEX EQFMP PERKOEL menghargai jerih payah pemerintah yang target masih di bawah asumsi yang
optimal guna kepentingan perekonomian telah berhasil membangun berbagai terdapat pada asumsi ekonomi makro
naisonal,” ungkap Anggota Komisi VIII infrastruktur yang mampu menjamin TSOSO TSOSO OIFMNEOER ǻWOEP &5'3
DPR RI itu. konektivitas guna mendukung kemajuan Dengan terbangunnya infrastruktur di
Sehingga dalam APBN 2019, F-PPP kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan berbagai daerah, pertumbuhan ekonomi
QIQFIVM GEXEXER EKEV TIQIVMRXEL TIVPY perekonomian, serta pengurangan TIVWIR QEQTY XIVGETEM
mewaspadai ketidakpastian ekonomi ketimpangan pembangunan,” ungkap Terakhir, Fraksi Hanura yang diwakili
global terkait suku bunga komoditas, Sahroni. oleh Zairina menyampaikan bahwa
arus modal dan nilai tukar fundamental F-NasDem juga mendorong XIQE OIFMNEOER ǻWOEP XELYR EHEPEL
perekonomian yang rentan dipengaruhi pemerintah melakukan akselerasi “APBN untuk Mendorong Investasi dan
perekonomian global. Pemerintah penyerapan anggaran agar target belanja Daya Saing” itu sejalan dengan tema
perlu antisipasi depresiasi rupiah. F-PPP QEQTY XIVGETEM &5'3 HMJSOYWOER 7IRGERE 0IVNE 5IQIVMRXEL 705 XELYR
meyakini jika tantangan itu bisa dihadapi untuk peningkatan program perlidungan 2019 yaitu “Pemerataan Pembangunan
WIGEVE FEMO HER LEXM LEXM QEOE EOER sosial, peningkatan kualitas SDM dan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Fraksi
QIQMGY TIRKYEXER HE]E FIPM QEW]EVEOEX pembangunan infrastuktur. Partai Hanura (F-Hanura) mendorong
kelas bawah. “Penyaluran subsidi agar sesuai &5'3 LEVYW QIQEGY MRZIWXEWM HER
Sementara itu, Fraksi NasDem dengan target kelompok yang menjadi infrastruktur untuk pertumbuhan dan
yang diwakili oleh Ahmad Sahroni sasaran, berdasarkan pemutakhiran pemerataan.
menuturkan bahwa tema “APBN 2019 basis data terpadu. Parameter belanja “Dengan tema tersebut akan
untuk mendukung investasi dan daya subsidi bertanggung jawab atas dijabarkan dimensi pembangunan
saing melalui pembangunan sumber program tepat sasaran dan tepat guna manusia, dimensi pembangunan sektor
daya manusia (SDM)” merupakan tema bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur unggulan, dimensi pemerataan dan
yang sesuai dengan kondisi Indonesia Anggota Komisi III DPR RI itu. kewilayahan, pembangunan politik
saat ini, dimana pemerintah dan Kabinet Asumsi F-NasDem tentang dasar hukum, pertahanan, keamanan dan
Kerja pada tahun ke-4 sedang dalam ekonomi makro yang digunakan sebagai XEXE OIPSPE FMVSOVEWM ƹ OEXE /YVY 'MGEVE
proses menyelesaikan pembangunan EGYER HM HEPEQ 7&5'3 HMERXEVER]E F-Hanura Zairina.
MRJVEWXVYOXYV ǻWMO QEYTYR WSWMEP pertumbuhan ekonomi 5,3 persen F-Hanura berpandangan APBN
2019 ditekankan pada kualitas produk
dan prioritas, antara lain difokuskan
YRXYO QIRHSVSRK TIVGITEXER
pembangunan infrastruktur,
pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan sosial, serta memperluas
kesempatan kerja.
“Target pertumbuhan ekonomi
RAPBN 2019 mengalami kenaikan dari
sebelumnya. Penting bagi pemerintah
memperhatikan yang berbasis pada
pemerataan, serta pemerintah harus
menjaga daya beli masyarakat,”
jelasnya sembari pihaknya berharap
pemerintah meningkatkan koordinasi
HEPEQ QIRNEKE TIRKIPSPEER ǻWOEP ]ERK
FIVOIPERNYXER YRXYO QIRNEKE MRǼEWM
sesuai target RAPBN 2019.
Masukan dari sepuluh fraksi di DPR
MXY EHEPEL YRXYO XYNYER EKEV XIVGMTXER]E
RAPBN 2019 yang berkualitas dan
kredibel bagi kebutuhan masyarakat
luas. Dari seluruh paparan yang
disampaikan tersebut menjadi masukan
bagi pemerintah dan Badan Anggaran
DPR dalam melakukan pengkajian
dan pendalaman lebih lanjut dalam
Pimpinan DPR RI menerima pandangan pemerintah terhadap RAPBN 2019 dari Menkeu RI pembahasan RAPBN 2019. HS/SF

164 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 31