Page 55 - MAJALAH 164
P. 55
LIPUTAN KHUSUS
IPU itu ke rapat Komite Politik AIPA di masyarakat Rohingya. Saya sendiri oleh AIPA, Resolusi tentang Status
Singapura. sudah melihat langsung penderitaan Hukum Rumah AIPA, dan Resolusi
Delegasi Myanmar bersikeras tidak yang menimpa masyarakat Rohingya Laporan Keuangan Sekretariat AIPA.
terjadi krisis kemanusiaan di Rakhine di perbatasan Banglades,” tutur Fadli Saat yang sama Women
ıČ, tempat etnis Rohingya bermukim. yang didampingi Anggota BKSAP Jazuli Parliamentarians of AIPA (WAIPA) juga
Faktanya, saat ini etnis Rohingya Juwaini. menghasilkan beberapa resolusi,
eksodus ke perbatasan Banglades untuk Fadli dan Jazuli sendiri sempat yaitu Resolusi untuk Mempromosikan
menyelamatkan diri dari kekerasan meninggalkan kursinya untuk keluar Kewirausahaan Perempuan untuk
yang dilakukan militer Myanmar. “Lebih ruangan rapat sebagai bentuk protes Pembangunan dan Resolusi tentang
dari satu juta pengungsi berada di atas sikap Myanmar yang menolak isu Pemberdayaan Perempuan di
perbatasan dengan Banglades. Saya Rohingya dituangkan dalam resolusi. ASEAN untuk Memanfaatkan Potensi
sendiri pada Desember 2017 datang Namun, pimpinan sidang memanggilnya 7IZSPYWM .RHYWXVM 5EHE EGEVE
langsung ke kamp-kamp pengungsi kembali untuk tetap duduk. Dan Komite penutupan Sidang Umum AIPA, semua
Rohingya di Banglades,” ungkap Fadli. Politik tetap tak menghasilkan resolusi delegasi menandatangani resolusi
Ia mengaku melihat langsung apa pun. yang dihasilkan. Delegasi DPR RI
bagaimana penderitaan masyarakat diwakili Wakil Ketua BKSAP Juliari P
Rohingya yang luar biasa. Mereka tak Resolusi Komite - Komite Batubara dan didampingi Jon Erizal
memiliki rumah, banyak yang dibunuh, Berbeda dengan Komite Politik, menandatangani produk resolusi AIPA
dan perempuan-perempuan diperkosa. beberapa komite lainnya yang dibentuk ke-39.
Ini kenyataan yang disampaikan pada Sidang Umum AIPA kali ini Yang membanggakan adalah
Fadli di hadapan sepuluh parlemen menghasilkan beberapa resolusi. Komite ketika nama Ketua BKSAP DPR RI
negara-negara ASEAN. Pembahasan Ekonomi mengeluarkan lima resolusi. Nurhayati Ali Assegaf diumumkan
isu Rohingya paling menyita perhatian Diantaranya Resolusi untuk Memperkuat sebagai peraih anugerah AIPA bersama
dan waktu pada AIPA ke-39 yang
berlangsung pada 3-7 September 2018
itu.
Sempat diskors dua kali,
pembahasan isu Rohingya terus Lebih dari
bergulir di Komite Politik. Dan parlemen satu juta
Myanmar tetap tak mengakui ada
kekerasan terhadap masyarakat pengungsi
Rohingya. Myanmar juga dengan tegas berada di
menolak resolusi apa pun yang diambil
Komite Poitik soal Rohingya. Delegasi perbatasan
DPR tak kalah tegasnya. Bila isu dengan
Rohingya tidak bisa dituangkan dalam Bangladesh
resolusi AIPA, maka semua isu lainnya
yang dibahas Komite Politik juga ditolak Foto : Husen/iw
delegasi DPR RI.
Mekanisme konsensus yang
diterapkan AIPA dalam pengambilan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (kanan) dan Anggota
BKSAP Endang Srikarti
keputusan, sangat membutuhkan
kesepakatan semua delegasi. Bila ada Kerja Sama Meningkatkan Arus Data anggota parlemen Thailand Anusart
satu saja delegasi parlemen tidak setuju Lintas-Perbatasan di ASEAN, Resolusi Suwanmongkol. Penghargaan
atas satu isu, maka keputusan tidak bisa untuk Mempromosikan Inovasi dan diberikan atas dedikasinya mendorong
diambil. Nah, karena parlemen Myanmar åĝ ŇķķåŹÏå di ASEAN, dan Resolusi perempuan parlemen aktif berkiprah
tak setuju isu Rohingya dituangkan untuk Memperdalam Integrasi Ekonomi di AIPA dan berkontribusi dalam
dalam resolusi, tentu Komisi Politik tak Regional di ASEAN. penguatan AIPA agar menjadi
bisa mengambil keputusan. Sebaliknya, Komite Sosial menghasilkan Resolusi organisasi parlemen regional yang
bagi delegasi DPR RI, semua isu yang untuk Mempromosikan Literasi Digital HMTIVLMXYRKOER HEPEQ TIVGEXYVER
sudah dibahas sebelumnya di Komite dan Memerangi Berita Palsu, Resolusi politik internasional.
Politik juga ditolak, lantaran Myanmar untuk Mendukung Kaum Disabilitas, Anugerah AIPA ini kali pertama
menolak isu Rohingya. dan Resolusi untuk Keberlanjutan diberikan AIPA kepada delegasi yang
Akhirnya, Komite Politik tak Lingkungan dan Ekosistem Perkotaan hadir. Anugerah AIPA yang diterima
menghasilkan resolusi apa pun, Berkelanjutan. Sementara Komite Nurhayati ini, sekali lagi membuktikan
karena Indonesia dan Myanmar saling Organisasi menghasilkan 16 resolusi, komitmen penuh DPR RI terhadap
“menyandera” keputusan komite. diantaranya adalah Resolusi untuk AIPA sekaligus memperjuangkan AIPA
“Kami membawa amanah rakyat Pengembangan Resolusi Database sebagai perwakilan rakyat ASEAN yang
Indonesia untuk memperjuangkan nasib Berbasis Web dan kĻĮĞĻå yang Diadopsi representatif. MH/SF
164 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 55

