Page 47 - MAJALAH 167

Kunjungan Kerja

Hal itu ia ungkapkan setelah
memimpin pertemuan Tim Kunker
Komisi III DPR RI dengan Kepala
Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi
Maluku Utara, Kepala Pengadilan
Tinggi Agama Provinsi Maluku
Utara, dan Kanwil Hukum dan HAM
Provinsi Maluku Utara di ruang
pertemuan Kantor Pengadilan
Tinggi Negeri Malut, Ternate.
Legislator Partai Demokrat ini
akan meminta Mahkamah Agung
untuk membuat aturan khusus,
yang mengatur agar menugaskan
hakim yang sudah lolos seleksi
untuk ditugaskan ke daerah-daerah
FOTO: CHASBI/IW kekurangan jumlah hakim.
Indonesia timur dan daerah yang
“Mahkamah Agung perlu

hakim. Kami tidak ingin ada
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap membuat aturan khusus tentang
daerah yang jumlah hakimnya
meninjau Lapas Tanjung Gusta, yang selama ini diberikan sanksi banyak, khususnya di Pulau Jawa,
Medan, Sumut, Beberapa waktu tahanan agar bisa diberikan sanksi sementara pulau-pulau di Indonesia
lalu. alternatif agar over kapasitas yang timur, dalam hal ini provinsi-provinsi
Tim Kunker Komisi III DPR RI selama ini terjadi bisa berkurang di Indonesia timur kekurangan
juga mengunjungi beberapa ruang perlahan-lahan. hakim,” terang legislator dapil
tahanan untuk melihat sejauh Kalimantan Barat itu.
mana perkembangan serapan Kekurangan Hakim di Erma juga mendapat beberapa
anggaran di lapas ini. “Saya pribadi Indonesia Timur Perlu masukan tentang RUU Jabatan
bisa mengatakan bahwa ruang Mendapat Perhatian Hakim, terkait persoalan mutasi
tahanan yang ada di lapas Tanjung Berbeda dengan Tim lainnya, secara regional. “Karena itu, kita
Gusta ini merupakan salah satu Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi mendorong adanya mutasi regional
ruang tahanan yang terbaik yang III DPR RI ke Provinsi Maluku Utara nanti di RUU Jabatan Hakim.
ada di seluruh Indonesia,” tambah (Malut) fokus kepada keluhan dari Karena data dari Komisi Yudisial
Mulfachri. Pengadilan Tinggi Agama terutama menunjukkan sidang etik yang
Selain itu, Mulfachri menilai, terkait dengan struktural. Secara dilakukan terhadap para hakim
suasana yang dibangun di lapas struktural, Pengadilan Tinggi ini lebih banyak karena kasus
memberikan sebuah situasi yang hanya bekerja di 5 kabupaten/ perselingkuhan. Ini kan sesuatu
kondusif yang merupakan upaya kota di Malut. Sementara ada 9 yang tidak perlu terjadi kalau kita
kami melakukan pembinaan kabupaten/kota di Malut. Jumlah membuat sistem yang lebih baik,”
terhadap warga binaan di Sumut. ketersediaan hakim sangat kurang, tutupnya. AZK,CAS,ENO/ES
Menurutnya, terkait over kapasitas, walau Mahkamah Agung sudah
adalah suatu permasalahan klasik memberi arahan untuk membuat
yang terjadi di seluruh lapas yang hakim tunggal, hal ini tetap harus
ada di Indonesia. mendapat perhatian.
“Sesuatu yang tidak bisa “Ada defisit jumlah peradilan
dihindari antara tingkat kapasitas dibanding dengan jumlah
lapas dan pertambahan jumlah kabupaten kota di seluruh Maluku
penghuni lapas sehingga terjadi Utara. Ini tidak bisa kita biarkan
ketidakseimbangan. Tetapi kepala terus-menerus. Komisi III akan
lapas selalu saja mempunyai cara meminta Mahkamah Agung
untuk mengatasi masalah tersebut,” dalam rapat konsultasi untuk bisa
ungkap legislator Partai Amanat menambah lebih banyak jumlah
Nasional (PAN) itu. hakim yang ditugaskan di provinsi-
Oleh karena itu, lanjut Mulfachri, provinsi di daerah Indonesia timur
pihaknya juga memberikan solusi dan khususnya daerah daerah
kepada kepala lapas Tanjung Gusta kepulauan,” kata Wakil Ketua Komisi
bahwasannya tindak pidana ringan III DPR RI Erma Suryani Ranik.

167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 47