Page 9 - MAJALAH 179
P. 9
WAJ AH B AR U
DPR RI
perundang-undangan bukan
diukur dari seberapa banyak
peraturan perundang-undangan
yang dibuat, tetapi sejauh mana
kepentingan rakyat, kepentingan
negara dan bangsa bisa dilindungi.
DPR RI sangat sepakat, sehingga
di periode 2019-2024, perlu
tetap kita tunjukkan bahwa
Undang Undang yang dibentuk
ditujukan untuk sebesar-besarnya
kepentingan rakyat, bangsa dan
negara,” papar Bamsoet.
Bamsoet menambahkan,
dalam pelaksanaan fungsi
anggaran, Anggota DPR RI
periode 2019-2024 tidak boleh
sekadar memberikan persetujuan
terhadap RUU APBN yang diajukan
pemerintah. Berbagai indikator
seperti Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebijakan
Fiskal, serta Rencana Kerja
Pemerintah harus dibahas secara
cermat dan intens melalui Alat
Kelengkapan Dewan (AKD).
Selain itu, DPR RI periode
Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Bambang Soesatyo. Foto: Azka/JK 2019-2024 akan dituntut untuk
bekerja keras mewujudkan
PARLEMEN MODERN DAN TERBUKA atas Pelaksanaan APBN Tahun demokrasi yang bukan sekadar
HARUS DITERUSKAN Anggaran 2018,” ujarnya. prosedural melainkan juga
Bamsoet menaruh harapan besar Beberapa RUU juga substansial. Pendiri bangsa
kepada Anggota DPR RI 2019-2024 sudah berhasil diselesaikan telah mengingatkan bahwa
untuk meneruskan upaya DPR RI pembahasannya dan tinggal demokrasi Indonesia sebaiknya
menjadi Parlemen Modern, yang menunggu penjadwalan untuk bukan sekadar demokrasi politik,
pencanangan dan pelaksanaannya pengambilan keputusan dalam tetapi demokrasi yang mampu
sudah dimulai oleh DPR RI periode Rapat Paripurna mendatang. mendatangkan kesejahteraan
2014-2019. Tak kalah penting, Politisi Partai Golkar ini sosial bagi seluruh masyarakat.
tetap membangun kondusifitas memaparkan, DPR RI dan “Sinisme dan rendahnya
politik dengan pemerintah pemerintah bersepakat merubah kepercayaan publik masih akan
dengan tidak meninggalkan paradigma pembahasan legislasi menjadi tantangan bagi DPR
kerangka check and balances, yang tak hanya menekankan pada RI ke depan. Melalui parlemen
namun tidak sampai menimbulkan aspek kuantitas saja. Melainkan, yang modern dan terbuka, kita
turbulensi politik. lebih fokus kepada kualitas. akan terus berupaya menjawab
“Di periode 2014-2019, Sehingga, anggapan bahwa kinerja kritikan tersebut dengan
sampai dengan 15 Agustus 2019, DPR RI buruk lantaran jumlah RUU menyajikan informasi-informasi
kerjasama legislasi DPR RI yang diselesaikan sedikit sangatlah positif mengenai apa yang telah
dengan pemerintah menghasilkan tidak tepat. dilakukan oleh DPR RI. Ke depan,
77 undang-undang. Terdapat “Pada Pidato Kenegaraan 16 DPR RI perlu menjaga marwah dan
penambahan satu RUU yang Agustus di Gedung Nusantara kewibawaannya, serta memiliki
berhasil diselesaikan pada DPR RI, Presiden Joko Widodo kemandirian sebagaimana yang
20 Agustus lalu, yaitu RUU menyatakan bahwa ukuran selalu diperjuangkan DPR RI saat
tentang Pertanggungjawaban kinerja pembuat peraturan ini,” pungkas Bamsoet. l pun
TH. 2019 EDISI 179 PARLEMENTARIA 9
