Page 6 - MAJALAH 197

PR OL OG

Otsus Harus Tingkatkan

Kesejahteraan Papua

Setelah berjalan selama kurang lebih 20 tahun, terdapat peningkatan kesejahteraan rakyat Papua
dan Papua Barat sebagai dampak adanya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) sebagai implementasi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, namun Provinsi Papua dan Papua
Barat masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Kondisi tersebut memprihatinkan mengingat
dana otsus telah banyak dikucurkan.

DARI tahun
2002 hingga
2021, dana otsus
yang dikucurkan
mencapai
Rp138,65 triliun,
bahkan Transfer
ke Daerah dan
Dana Desa
(TKDD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat merupakan yang tertinggi. Dana
otsus dirasa masih dibutuhkan untuk
mendukung pelaksanaan otonomi khusus
di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Ketua Pansus Otsus Papua DPR
RI Komarudin Watubun mengatakan
berdasarkan Pasal 34 UU Otsus Papua,
dana otsus sebesar 2 persen dari Dana
Alokasi Umum (DAU) nasional akan

MEMANG TERJADI
PENINGKATAN RATA-RATA

LAMA SEKOLAH MISALNYA Panitia Khusus Otsus Papua. Foto: Runi/nvl
DI BIDANG PENDIDIKAN, berakhir pada tahun 2021 karena hanya Barat. Selain akan berakhir, pada
PENURUNAN ANGKA berlaku selama 20 tahun. Setelah tahun tataran empiris juga terdapat berbagai
2021, pemberian dana otsus kepada permasalahan terkait dengan tata
KEMISKINAN KEMUDIAN bumi cenderawasih tidak mempunyai kelola dana otsus dan dana tambahan
JUGA KESEHATAN dasar hukum. Dengan demikian, jika UU infrastruktur, sehingga hasil dari dana
otsus tidak tercapai secara optimal,”
Otsus Papua tidak dilakukan perubahan,
DARI RATA-RATA USIA maka dana otsus akan dihentikan. jelas Komarudin.
“Hal ini tentunya akan Wakil Ketua Pansus Otsus Papua DPR
HARAPAN HIDUPNYA berkonsekuensi pada pola RI Yan Permenas Mandenas menilai,
pembangunan di Papua dan Papua tak dipungkiri implementasi UU Otsus

6 PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021