Page 36 - MAJALAH 198

KUNKER

MPP Mudahkan Masyarakat

Akses Layanan Publik

Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang Misalnya, layanan kependudukan, SIM,
2020-2021 melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka imigrasi, izin usaha, pengurusan tilang
melakukan peninjauan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Provinsi kendaraan, sampai kejaksaan. Dalam
kunjungan kerja tersebut terungkap
Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Pengembangan bahwa persoalan maladministrasi di
MPP di setiap daerah merupakan salah satu upaya pemerintah Jatim cukup tinggi salah satunya banyak
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. terjadi di Surabaya.
Doli mengungkapkan, kasus
maladministrasi di Jatim mungkin
disebabkan tingkat pemahaman
masyarakatnya sudah tinggi terhadap
prosedur layanan publik. Selain
itu, maladministrasi yang banyak
terjadi di Jatim, mungkin juga karena
masyarakatnya sudah mengetahui
ada lembaga pengaduan seperti
Ombudsman tempat mengadukan
layanan masyarakat yang merugikan.
“Jatim ini termasuk yang tertinggi
pengaduan maladministrasi pelayanan
publiknya,” tutup politisi Partai Golkar
itu.

MPP HARUS TERINTEGRASI
Di provinsi Sumatera Selatan, Wakil
Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal
menekankan pentingnya integrasi
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bertukar cenderamata dengan Bupati Sidoarjo. Foto: Husen/nvl dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di MPP secara digital dan adaptif
terhadap perubahan, guna memenuhi
etua Komisi II DPR RI yang muncul beberapa tahun ini dan kebutuhan masyarakat. Terutama
Ahmad Doli Kurnia sudah menjamur di setiap kabupaten di era globalisasi saat ini yang
Tandjung menilai MPP kota. Masyarakat dimudahkan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan
yang dibangun Pemerintah pelayanan satu pintu itu. Jadi, bisa (open government).
K Kabupaten Sidoarjo selesai dengan cepat dan mudah. “Kami menilai MPP di Kota Palembang
provinsi Jawa Timur, benar-benar telah Kita juga lihat sistem Online Single ini dengan 373 jenis pelayanan dari 30
memudahkan sekaligus memanjakan Submission. Sidoarjo ini termasuk pionir. instansi sudah terintegrasi dalam satu
masyarakat setempat dalam mengakses Walaupun begitu pemerintahnya jangan atap adalah inovasi yang terbaik. Saya
layanan publik. Hampir semua bentuk langsung puas. Masih ada masalah lain,” kira patut dikembangkan di wilayah
layanan tersedia dalam satu atap. tutur Doli. tanah air Indonesia. Karena ini sangat
Menurutnya hal ini merupakan sebuah Doli menyatakan, konsep MPP memudahkan masyarakat mendapatkan
tren terobosan positif yang bermanfaat mulai menjamur di beberapa kota pelayanan publik,” jelas Syamsurizal.
bagi masyarakat. dengan memberikan kecepatan dan Namun di sisi lain, dirinya
“Kita telah kunjungi Mall Pelayanan kemudahan mengakses layanan. Di menyayangkan masih adanya instansi
Publik Sidoarjo. Satu konsep baru MPP berbagai layanan publik tersedia. yang mengharuskan masyarakat yang

36 PARLEMENTARIA EDISI 198 TH. 2021