Page 73 - MAJALAH 199

PERNIK

Foto bersama usai Penandatanganan Nota Kesepahaman DPR RI dan BPIP RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta. Foto: Kresno/Man

nilai-nilai Pancasila tersebut dalam luar terkait penyusunan NA dan perwakilan daerah. Sehingga, RUU
setiap tugas, sebagai sistem pendukung perancangan RUU. Menurut Sensi, yang dihasilkan dari DPR RI sudah
pelaksanaan fungsi dewan. BK DPR RI telah menandatangani mencerminkan hadirnya nilai-nilai
Sejalan dengan itu, Badan Keahlian MoU dengan 40 universitas di seluruh Pancasila bagi kebaikan bersama.
akan merancang peningkatan kapasitas Indonesia dalam rangka menjaga Sementara itu, Kepala BPIP
pemahaman nilai Pancasila, khususnya kualitas pembahasan NA dan RUU, Yudian Wahyudi menekankan
bagi para tenaga fungsional yang termasuk nilai Pancasila di dalamnya. sudah selayaknya lembaga negara,
terlibat dalam penyusunan Naskah “Kedua, kerja sama dengan BPIP kementerian lembaga, pemerintah
Akademik (NA) dan perancangan RI. Mudah-mudahan dengan adanya daerah, organisasi sosial politik
undang-undang di DPR. MoU ini, maka akan dilanjutkan antara dan komponen masyarakat lainnya
Ia menambahkan terdapat sekitar Badan Keahlian dengan salah satu mendorong pemahaman yang
350 orang tenaga fungsional peneliti deputi di BPIP agar kita mengatur kuat dan menyeluruh bagi seluruh
yang terlibat, mulai dari Perancangan bagaimana caranya NA dan RUU yang masyarakat Indonesia.
UU, Analis Hukum, Analis APBN, Analis keluar dari Badan Keahlian sudah di- Diharapkan, pemikiran dan warisan
Akuntabilitas Keuangan Negara, dan review nilai-nilai Pancasilanya,” jelas dari leluhur bangsa dapat selalu
sebagainya. Juga terdapat 195 orang Sensi. diamalkan dan dipelajari dari generasi
tenaga ahli, yang berada di Komisi Dengan adanya kerja sama ke generasi sehingga menjadikan
I hingga XI yang berada di bawah antara DPR RI dengan BPIP RI nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan,
koordinasi BK DPR RI. ini, Sensi memastikan bahwa Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah
Langkah strategis berikutya adalah setiap pembahasan NA dan UU dan Keadilan dapat teraktualisasikan
BK DPR RI sedang dan akan terus telah memenuhi unsur uji publik dengan baik dalam semangat gotong
bekerjasama dengan pihak-pihak dari berbagai institusi termasuk royong.l ann/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 73
TH. 2021 EDISI 199 PARLEMENTARIA 73