Page 64 - MAJALAH 172

SOR O TAN

Sampah dan Limbah B3 sampah plastik. Sebab, menurut
dia, sampah yang didatangkan
Mengancam Lingkungan dari luar negeri sangat mungkin
mengandung limbah bahan
beracun dan berbahaya (B3) yang
Hidup Indonesia dapat membahayakan kesehatan
masyarakat.
“Pemerintah Indonesia harus
punya ketentuan tidak mengimpor
sampah plastik. Karena dalam
sampah itu ada limbah B3
Perpindahan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya sampah dari nuklir atau
(B3) menjadi topik hangat dewasa ini. Komisi VII DPR RI yang limbah rumah sakit (RS) yang
membidangi Lingkungan Hidup menyoroti ditemukannya 11 banyak mengandung penyakit,”
kontainer sampah yang masuk ke Pelabuhan Batam secara ilegal, ujarnya.
Ia menyebut impor hanya
dua diantaranya berisi limbah bahan beracun dan berbahaya, dilakukan hanya dalam kondisi
serta lima kontainer di Surabaya yang berisi cacahan kertas terpaksa jika sebuah negara
bekas sebagai bahan baku industri daur ulang yang bercampur belum bisa menghasilkan atau
sampah rumah tangga. memproduksinya. Di sisi lain, da
menyadari kemungkinan adanya
Indonesia mendapatkan fee atau
imbalan lantaran menerima

ndonesia saat ini tercatat
sebagai negara penyumbang
limbah plastik terbesar kedua
di dunia. Dengan sejumlah
Ilimbah plastik sebesar 3,2 juta
ton per tahun dari total 64 juta ton
per tahun volume sampah plastik
yang berhasil diolah di Indonesia.
Terkait hal itu, Komisi VII DPR
RI meminta agar pemerintah
segera melakukan upaya antisipasi
penanganan sampah plastik
tersebut secara serius.
Wakil Ketua Komisi VII
Muhammad Nasir menyatakan, hal
tersebut juga diperparah dengan
ditemukannya sampah plastik dan
rumah tangga pada kegiatan impor
kertas bekas, padahal peraturan
yang ada secara jelas melarang
memasukan sampah limbah ke Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat meninjau pengolahan limbah industri. Foto: Jaka/jk
wilayah Indonesia.
“Pemerintah melalui kertas bekas dan sampah plastik kiriman sampah dari luar negeri.
Kementerian Lingkungan Hidup untuk kebutuhan industri,” tegas Kendati demikian, ia menegaskan
dam Kehutanan (KLHK) perlu Nasir. biaya justru terjadi ketika masalah
melakukan upaya penanganan, Sementara itu, Anggota Komisi pengelolaan sampah di Tanah Air
khususnya mengantisipasi sampah VII DPR RI Kardaya Warnika belum tuntas. Bahkan, tak tertutup
plastik dan sampah secara umum, mendesak pemerintah untuk kemungkinan adanya ongkos
serta mengkaji kebijakan impor segera menghentikan impor kesehatan yang mesti ditanggung

PARLEMENTARIA EDISI 172 TH. 2019
64 64 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019