Page 65 - MAJALAH 101

Ketua Komisi XI Emir Moeis kepada wartawan usai rapat. seperti, Cina, Malaysia, Singapura. Sementara bank dari
Namun ia puas, komitmen untuk mengupayakan sebuah negara tersebut begitu leluasanya membuka kantor
keputusan yang aklamasi melalui sebuah musyawarah cabang di Indonesia. “Muliaman (Ketua DK OJK) pernah
mufakat telah berhasil dijalankan karena kalau mencari berpendapat asing maksimal memiliki 40 persen saham
cara mudah bisa saja setelah proses pengujian langsung disini. Saya mau tahu jawaban anda apakah sama
dilakukan voting. dengan beliau atau tidak.
Dari Resiprokal sampai Hamba lang Sementara itu anggota Komisi XI Dolfie OFP
mempertanyakan integritas Agus sebagai kandidat
Sebenarnya proses uji kepatutan dan kelayakan man­ Gubernur BI. Ia meminta dalam proses uji kelayakan dan
tan dirut Bank Mandiri untuk maju sebagai calon Guber­ kepatutan ini ada klarifikasi terkait pemanggilan dirinya
nur Bank Indonesia bukanlah yang pertama. Ia tercatat oleh KPK sebagai saksi kasus korupsi proyek Hambalang
pernah mengikuti sebelumnya dengan hasil sebagian yang telah menjerat mantan menpora Andi Malarangeng
besar anggota Komisi XI menolaknya. Maruar Sirait dari sebagai ter sangka. “Saya ingin menanyakan integritas
calon terkait kasus Hambalang
ini, apakah masih layak men adi
j
Gubernur BI,” tandasnya.
Dalam penjelasannya Agus
M a r t o w a r d o y o m e n y e b u t
kebijakan membuat aturan yang
sangat memudahkan bank asing
masuk ke Indonesia adalah
keputusan pemerintah untuk
mengangkat sektor investasi yang
sempat terpuruk karena krisis
ekonomi. PP no. 29/1999 tentang
Pembelian Saham Bank Umum
mengatur, asing dapat menguasai
saham bank mencapai 99 persen.
“Investor perbankan masuk karena
kita yang mengundang, Indonesia
waktu itu sedang butuh uang,”
paparnya.

Ia menekankan ketika kondisi
berubah tentu tidak bisa begitu
saja mengubah aturan yang su­
dah ada. Saran yang mungkin
dilakukan menurutnya adalah
me netapkan good governance
rating. Hasil evaluasi dari penetap­
an rating itu akan menentukan
berapa persen saham yang boleh
dimiliki asing setelah sebuah bank
beroperasi. Ia sepakat perlu pe­
Fraksi PDIP dalam pertemuan itu sempat menyampaikan nerapan asas resiprokal tetapi baginya ini tidak semata
sebuah pengakuan. “Saya waktu itu termasuk salah satu terkait masalah nasionalisme. Untuk mengurainya perlu
yang menolak bapak menjadi Gubernur BI. Pertimbang­ pembicaraan mendalam antara BI, OJK, dan pemerin­
an utama waktu itu adalah anda lebih cocok meng urus tah. Disamping itu lanjutnya diperlukan negosiasi antar
sektor mikro,” kata politisi muda ini sambil menatap lu­ negara apabila akan ada perubahan­perubah an. “Tidak
rus kedepan ke arah Agus Martowardojo. bisa ujug­ujug, harus ada proses, misalnya mereka bisa
menerima aturan pengurus bank asing itu harus didudu­
Ia lebih jauh mencecar dengan pertanyaan ki oleh warga negara Indonesia atau tenaga asing yang
selanjutnya tentang penerapan asas resiprokal (keseta­ bekerja di Indonesia harus ikut sertifikasi bankir Indo­
raan perlakuan) terhadap bank­bank asing yang terus nesia.”
berkembang di dalam negeri. Ketika menjadi dirut Bank
Mandiri, Ara (panggilan Maruar) mencatat Agus pernah Terkait Hambalang menteri keuang an pengganti Sri
mengeluh sulitnya melakukan ekspansi di negara lain Mulyani mengunci pertanyaan dengan pernyataan siap

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 65