Page 9 - MAJALAH 101

fundamen bahwa kedua sisi itu Kemaslahatan rak yat yang Aceh sebagai pusat ilmu dan
j
saling bergandengan dengan men adi kewajiban pemerintah peradaban Islam, menjaga dan
selaras dan tidak bisa dipisahkan berwujud perlindungan atas hak­ menegakkan ajaran Islam yang
satu sama lain. Pemikiran tentang hak dasar rakyat yang terakumulasi moderat dalam kerangka Negara
pemisahan Islam dan politik yang dalam lima hak, yaitu: perlindungan Kesatuan Republik Indonesia. Upaya
berkembang sebagai pemikiran agama (hifdhud-din), perlindungan ini tentu saja tidak mudah, sebab
“Islam politik”, yang ujung­ujungnya jiwa (hifdhun-nafs), perlindungan cakupannya sangat luas, antara lain:
tetap saja menggunakan Islam akal (hifdhul-aql), perlindungan pertama, mengatur peri­kehidupan
sebagai simbol gerakan politik, kekayaan (hifdhul-mal), dan politik, ekonomi, sosial dan budaya
sesungguhnya berkembang dari perlindungan reproduksi (hifdhun- masyarakat, kedua, menciptakan
paham “sekularisme” yang muncul nasl). Perlindungan terhadap lima tata kelola pemerintahan yang baik,
sejak era Revolusi Prancis. Sejak hak inilah yang menjadi tanggung­ bersih dan berwibawa, dan ketiga,
Revolusi Perancis, agama Kristen jawab terhadap berdirinya sebu ah menciptakan sumber daya manusia
relatif telah selesai membahas pemerintahan (khususnya pemerin­ yang unggul dan berkualitas.
hubungan gereja dan negara, yaitu tahan Islam) dengan mengelaborasi Sementara, kita mendapatkan
bahwa gereja harus terpisah dari konsep dan metode implementasi problem­problem utama yang harus
negara. Namun demikian, Islam hukum­hukum Islam. Sementara diselesaikan, seperti kemiskinan,
masih tetap pada “penyatuan Islam itu, rakyat atau ummat, mempunyai kebodohan, pengangguran,
dan politik” sejak zaman Nabi kewajiban patuh dan taat kepada kerawanan sosial, keamanan, aparat
hingga kini, bahkan “pemisahan pemerintah, selama pemerintah birokrasi, dan lain­lain.
Islam dan Politik” kemudian menjadi pemegang kekuasaan tetap
menjalankan amanat Mewujudkan Aceh sebagai pusat
dan berbuat keadilan, ilmu dan peradaban Islam, menjaga
sebagaimana disebutkan dan menegakkan ajaran Islam mo­
pada QS. An­Nisa ayat 58. derat yang tidak mudah, tentu
memerlukan strategi yang baik.
D ua k e w a j i b a n Strategi tersebut harus mencakup
j
inilah, (yaitu ke wa iban banyak hal, misalnya strategi
pemerintah terhadap struktural (regulasi) maupun strategi
rakyat dan kewajiban sosio­kultural.
r a k y a t t e r h a d a p
pemerintah), yang harus Keberlakuan hukum Islam di
d i p e n u h i s e h i n g g a Indonesia secara yuridis formal telah
tercipta ruang siyasah mendapat tempat dalam UUD NRI
islamiyah bagi terciptanya Tahun 1945, khususnya Pasal 29. Di
peradaban ummat. Tata­ Aceh, setelah mengalami beberapa
kelola pemerintahan harus pemberlakuan UU, saat ini berlaku
bertumpu pada kesetaraan UU otonomi khusus bagi Aceh. Pasca
dan harmonisasi antara Reformasi, Pemerintah Indonesia
ulama ’, umara ’ dan mengeluarkan UU No. 44 Tahun
rakyat secara sinergis, 1999 tentang Penyelenggaraan
tantangan besar bagi ummat Islam yang masing­masing mempunyai Keistimewaan Provinsi Daerah
dalam menjalankan keislamannya ke w a j i b a n d a n h a k d a l a m Istimewa Aceh, kemudian UU No.
secara kaffah. menjalankan tugas pokok dan 18 Tahun 2001 yang mengatur
fungsinya, sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi khusus
Menurut para ulama muslim, menjaga tradisi lama yang baik dan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
yang menjadi tumpuan dalam menyempurnakan dengan yang sebagai Provinsi Nangroe Aceh
siyasah islamiyah, setidaknya baru yang lebih baik. Darussalam. Selanjutnya, UU No.
adalah pertama, untuk menjaga 18 Tahun 2001 dinyatakan tidak
agama dan mengatur kehidupan Inilah inti dari politik Islam yang berlaku oleh UU No. 11 Tahun 2006
dunia (harasatud din wa siyasatud bertujuan untuk kemaslahatan tentang Pemerintahan Aceh.
dunya) dalam satu tarikan nafas. kehidupan ummat, baik di dunia
Kedua, pendekatan kebijakan maupun di akhirat. Salah satu aspek yang menjadi
yang bertumpu pada prinsip bagian dari kerangka otonomi
yaitu kebijakan pemerintah atas Kebijakan Lokal khusus di Aceh adalah pemberlakuan
rak yatnya didasarkan pada syari’at Islam dalam kehidupan
kemaslahatan rakyat (tashorruful Tidak dapat dipungkiri, masyarakat sehari­hari sesuai dengan tradisi
imam ‘alar ra’iyah manuthun bil Aceh menginginkan berbagai upaya dan norma yang hidup masyarakat
mashlahah). untuk mengembalikan kejayaan Aceh. Namun dalam bidang hukum

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 9