Page 46 - MAJALAH 103

LEGISLASI

DPR sampai dengan sebelum tahap Dan prakteknya sendiri sudah
persetujuan. ’’DPD juga ikut serta berjalan, seperti di Komisi II DPR

dalam penyusunan prolegnas,’’ jelas ketika membahas UU Otonomi
Akil. Daerah dan terutama UU yang lain­
lain di Komisi V yaitu UU Perkapalan
Secara terpisah, Ketua DPD Irman dan Pelabuhan, DPD kita undang
Gusman menyambut gembira dan memberikan masukan dan
putusan MK yang menambah sudah ikut membahas. Apalagi
taji DPD. Menurut dia, putusan apabila dalam satu UU itu sudah
MK itu telah menorehkan sejarah ada pendapat mini akhir, DPD
baru dalam sistem keparlemenan sudah menyampaikan pendapat
Indonesia. Saat ini, hanya ketok bahkan sudah masuk seolah­seolah
palu terhadap UU yang belum mengambil keputusan.
dimiliki DPD.
“Kalau paripurna itu sebenarnya
Dia menjelaskan, jika sebelumnya mengambil keputusan secara UUD untuk mengawal terhadap
RUU yang diajukan DPD kepada komprehensif, jadi apalagi yang mau UU, yang menjadi persoalannya
DPR masuk ke badan legislasi dan dituntut, DPD hadir memberikan adalah bagaimana menjaga tingkat
berganti baju menjadi milik DPR, kini keputusan didalam paripurna subyektivitas daripada para hakim
karena DPD ikut pembahasan hingga ini sudah jauh menyimpang dari MK itu sendiri.
tahap akhir, RUU yang diajukan DPD semangat UUD 1945,” jelas politisi
tersebut tetap menjadi RUU milik Partai Golkar ini. Dijelaskan Bukhori, dulu pada
DPD. saat merumuskan satu perubahan
Azhar mengingatkan kehadiran terhadap UU MK, pada waktu itu ada
Anggota Badan Legislasi DPR lembaga DPD historinya adalah beberapa fraksi mengusulkan perlu
RI (Baleg), Azhar Romli, menilai dalam rangka mewakili kelompok adanya satu kewenangan yang jelas
bahwa DPD sudah berlebihan dan golongan yang dulu ada pada dari MK. Pada saat itu, DPR ingin

menterjemahkan Keputusan MK. MPR, dimana diambil dari tiap daerah memposisikannya, karena hakim
sama. Tidak bisa DPD disamakan konstitusi yang berjumlah sembilan
“Kami mendapat surat dari DPD dengan DPR. orang itu baik secara kelembagaan
yang isinya menterjemahkan maupun secara kuantifikasi tentunya
tentang posisinya setelah Keputusan Seharusnya DPD lebih kepada tidak akan sama.
MK. Boleh kita katakan disini bahwa persoalan daerah yang diwakilinya,
DPD sudah terlalu berlebihan, tapi ini sudah lebih jauh kalau kita “Ternyata tingkat subyektivitas para
sudah jauh melangkah,” kata Azhar mau berdebat hal ini. hakim itu tidak mampu dirumuskan.
Romli saat Rapat Pleno Baleg yang Waktu itu kita coba rumuskan dalam
membahas Tindak Lanjut Keputusan Isi surat DPD, antara lain pem­ bentuk putusan­putusan yang
MK, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu bahasan suatu RUU dibahas terbatas, artinya hakim tidak boleh
(11/6) secara Triparti dimana seolah­ melampaui terhadap permintaan
olah keterwakilan DPR itu harus apa yang dilakukan pemohon dalam
Azhar mengingatkan bahwa yang mewakili lembaganya bukan konteks yudicial review tetapi itupun
menjadi landasan kita adalah UUD melalui kepanjangan tangan alat akhirnya kemudian dibatalkan oleh
1945, dimana disebutkan bahwa kelengkapan dewan. MK itu sendiri”, jelas Bukhori.
UU itu dibentuk oleh DPR dan
dibahas bersama pemerintah, serta Kemudian, DPD ikuti dalam Sehingga, kata Bukhori, yang
mendapat persetujuan bersama, itu pengambilan keputusan di Rapat terjadi saat ini adalah salah satu
kalimat hierarkinya. Paripurna DPR RI, serta DPD akibatnya. Bukhori ingat betul
dapat menganulir UU yang sudah bagaimana Hakim MK, Hamdan
Sementara kita melihat Keputus­ diputuskan DPR menyangkut Zoelva memberikan penjelasan pada
an MK tentang masalah ini, bahwa wewenang DPD jika DPD tidak saat rapat konsultasi dengan MK

intinya adalah DPD itu boleh ikut dilibatkan dalam pembahasannya. beberapa hari lalu. Dimana Hamdan
membahas tapi tidak menyetujui. membuka sedikit tabir, dimana
MK Melanggar Konstitusi menurut Bukhori MK menggunakan
Dijelaskan Azhar Romli, bahwa logika yang dipakainya adalah
pada saat pembahasan UU MD3 Sementara Anggota Baleg meng­equalkan atau menyamakan

dulu, permintaan DPD sudah dari F­PKS, Bukhori menyatakan antara DPR dengan DPD.
direspon DPR, yaitu DPD boleh ikut MK dalam perspektif sedikit
mengajukan suatu RUU. keblabasan. Bukhori menjelaskan, Padahal kita semua tahu bahwa
meskipun MK itu diamanati oleh lembaga MK mestinya adalah

46 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013