Page 79 - MAJALAH 165

Pojok Parle

“Jangan Kutuk Kami”

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Perkumpulan
Guru Inpassing Indonesia (PGIN) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI,Gedung
Nusantara I, Senayan, Jakarta, baru-baru ini berlangsung sedikit tegang. Maklum nasib
guru inpassing seolah terombang-ambing puluhan tahun mengabdi,
namun masa depannya belum ada kepastian.

alam rapat yang dipimpin
Wakil Ketua Komisi VIII
DPR RI Iskan Qolba
DLubis itu, Pimpinan PGIN
Hadi Suyitno memaparkan, guru
Inpassing sudah mengabdi 23
tahun dengan loyalitas sangat
tinggi, namun statusnya masih
guru swasta dan hingga kini belum
jelas. Guru Inpassing juga memiliki
kualitas standar dan dibuktikan
WIVXMǻOEX WIWYEM EQEREX 99 ,YVY
dan Dosen.
Kepada Komisi VIII DPR RI,
mereka mendesak di ASN-kan,
tidak akan memberatkan APBN
karena guru inpassing sudah
mendapatkan pembayaran dengan
proporsi 50 persen dari yang
didapat PNS. “Mohon jangan hanya
janji dan angin surga, dalam forum
bisa buktikan bahwa PGIN bisa di
PNS-kan,” tandasnya. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI foto bersama perwakilan PGIN
Lebih lanjut guru-guru
inpassing mengancam Komisi inpassing non PNS itu diselesaikan enggak boleh itu. Kita sudah
VIII DPR RI, jika sampai pada sebanyak Rp 4,6 triliun. Komisi berjuang setengah mati, bapak
akhir tahun 2018 tidak ada bukti, VIII DPR RI memperjuangkan maunya satu kita sudah sepuluh.
maka forum RDP ini punya utang. itu dengan menghadap Wakil Mari kita berjuang bersama,
“Bahkan kami akan nagih janji Presiden Jusuf Kalla. setiap hari DPR memperjuangkan
di hadapan Illahi Robbi. Tanpa Akhirnya gaji guru inpassing aspirasi,” jelas Samsu Niang.
dengan bukti maka Komisi VIII terbayar, itu menunjukkan Ia mengakui, memang UU
DPR RI masih mempunyai utang bahwa Komisi VIII DPR RI ASN yang jadi kendala dalam
kepada kami dan janji itu tidak mempertaruhkan harga dirinya pengangkatan guru inpassing.
akan kami tagih didunia, tapi akan mengetuk palu RAPBN 2017 Itupun sudah diperjuangkan
ditagih kepada Illahi Robbi nanti,” sebelum dianggarkan Rp 4,6 bukan hanya Komisi VIII DPR RI,
tekan Hadi dengan tegas. triliun untuk inpassing dan rapat gabungan sudah digelar
Menanggapi tuntutan itu, akhirnya pemerintah menunda dan melahirkan rumusan supaya
Anggota Komisi VIII DPR RI dari pembangunan Universitas Islam KYVY RSR 53 WYHEL WIVXMǻOEWM
Fraksi PDI-Perjuangan Samsu Internasional. dan sudah punya inpassing
Niang mengatakan, sudah sekuat “Cuma tadi bapak-bapak bisa diangkat PNS tanpa syarat.
tenaga memperjuangkan guru dari PGIN mengutuk Komisi VIII. “Harapan bapak-bapak sudah
inpassing. Saat pembahasan Katanya akan ditagih sampai ke kita perjuangkan, jangan kutuk
RAPBN 2017, Komisi VIII DPR RI liang lahat bahwa DPR berdosa kami,” pungkas Samsu Niang
tidak mau ketuk palu, sebelum tidak memperjuangkan inpassing, menambahkan. MP/SF

165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 79