Page 28 - MAJALAH 115
P. 28
PENGAWASAN
Menanggapi hal tersebut ang-
gota Komisi X DPR Ferdiansyah me-
ngatakan, kalau memang ombuds-
man sudah menerima pengaduan,
yang dilakukan adalah mengecek
kebenaran itu. “ Kami di DPR akan
mendorong dalam fungsi penga-
wasan untuk membantu ombuds-
man dalam menyelidiki soal pung-
utan-pungutan tersebut.
Tapi menurut politisi Partai Golkar
ini yang harus dipahami adalah
pungutan-pungutan itu harus yang
membuat keresahan di masyarakat. “
Kalau pungutannya memang sudah
disepakati bersama, ya kita juga
mengalami kesulitan,” tukasnya.
Ia menyebut salah satu contoh
soal, darma wisata misalnya.
Bagi yang mau ikut dan tidak
silakan artinya diberi kebebasan
bagi peserta. Ini harus dilihat
dalam konsteks yang ditemukan
masyarakat. Kepada ombudsman
harus diverifikasi dan diklasifikasikan ada RAPBS (rancangan anggaran “Kalau ada proses PPDB di luar ke-
pengutannya seperti apa. Dan ketika penerimaan dan belanja sekolah). tentuan tentunya ini adalah pelang-
masuk uang sekolah apakah ada Kalau ada perubahan signifikan garan hukum dan seluruhnya ini
pungutan-pungutan dalam rangka baru dilakukan perubahan. Selama akan didorong ke aparat penegak
untuk darma wisata, pasang AC tidak ada perubahan yg signifikan, hukum. Karena, PPDB itu tidak ber-
untuk kenyamanan ruangan. “Jadi seharusnya melalui RAPBS bisa di- bayar, alias gratis,” jelas Agus Her-
ini harus dilihat dulu,” ungkapnya. selesaikan. manto.
Bagi anggota Dewan yang duduk di Ferdiansyah menambahkan, seko- Politisi Demokrat ini memastikan,
Komisi pendidikan DPR ini, masalah lah hendaknya juga mencadangkan penerimaan siswa baru dari tingkat
pungutan tersebut dasarnya delik yang belum terakomodir. Kalau kita dasar, tingkat menengah, hingga
aduan. Selama tidak ada pengaduan, merencanakan dengan matang tingkat tinggi itu gratis. Karena bi-
berarti disepakati kedua belah untuk satu tahun mendatang, aya ditanggung oleh pemerintah.
pihak. “Dua hal saja yang penting. karena itu tidak perlu memungut Untuk itu, pihaknya akan mem-
Pertama, kami mendorong dalam lagi. “Kecuali ada kejadian-kejadian pertanyakan persoalan ini kepada
fungsi pengawasan ke ombudsman. yang luar biasa, misalnya ketika Kementerian Pendidikan dan Kebu-
Kedua, kalau melakukan inves- sekolah sedang direhab, kenaikan dayaan.
tigasi, ombudsman harus meng- harga bahan bangunannya sampai
klasifikasikan dan verifikasi,” terang lima kali lipat. Itu kan tidak mungkin “Ini merupakan input yang baik
Ferdian. tidak melakukan revisi anggarannya. untuk Komisi X yang bermitra den-
Atau sedang melakukan kegiatan gan Kemendikbud. Tentunya hal ini
Perencanaan Satu Tahun tertentu yang butuh bahan bakar. akan dipertanyakan saat Komisi X
Sementara bahan bakarnya sedang raker dengan Kemendikbud. Selu-
Ketika ditanya bagaimana peran naik,” ia menjelaskan. ruh hal yang di luar aturan adalah
Komite Sekolah, Ferdiansyah pelanggaran hukum, tentunya ha-
mengatakan, seharusnya komite Secara terpisah, Ketua Komisi X rus mendorong hal tersebut ke arah
sekolah bersama sekolahnya DPR RI Agus Hermanto menilai, jika hukum,” tambah Politisi asal Dapil
membuat perencanaan satu tahun. ada proses PPDB yang di luar keten- Jateng ini. (mp,mh) Foto: Odjie/Parle/
tuan, hal ini tentu melanggar per- Hr.
Sehingga sekolah tidak boleh me- aturan yang ada. Bahkan, pelangga-
mungut lagi pungutan-pungutan ran aturan ini berpotensi masuk ke
di tengah jalan. Karena tiap tahun ranah hukum.
28 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014
