Page 7 - MAJALAH 115

Penyelesaian Areal Pengganti Kawasan Hutan Produksi

Kami menyampaikan permohonan penyelesaian areal Kami khawatir dengan berlarut-larutnya penyelesaian ma-
pengganti/tukar menukar Kawasan Hutan Produksi Register salah areal pengganti akan menimbulkan permasalahan yang
47 Way Terusan yang terletak di Kampung Mataram Udik, berkepanjangan antara masyarakat hukum adat dengan ma-
Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, syarakat perambah atau pihak perusahaan akibat ketidakte-
Provinsi Lampung yang hingga saat ini belum mendapat tang- gasan Kementerian Kehutanan.
gapan.
Seharusnya areal pengganti tersebut dikukuhkan sebagai
Bahwa sebagian kawasan hutan tersebut dilepaskan dan kawasan hutan produksi tetap register 47 Way Terusan sesuai
diserahkan dalam bentuk HGU kepada PT. Bumi Sumber Sari peruntukan awal dalam pembebasan dari masyarakat hukum
seluas 10.510 ha sebagai perkebunan tebu sesuai Keputu- adat yaitu kawasan kosong dari masyarakat perambah hutan.
san Menteri Kehutanan No.281/KPTS-VII/1985 dengan per-
syaratan PT. Bumi Sumber Sari harus segera menyerahkan
areal pengganti dengan luas minimal sama sebagaimana
Keputusan Gubernur Lampung No. G/043/BAPPEDA/HK/1986 Hamsin Jalil
tentang penetapan areal pengganti tersebut.
Wakil masyarakat hukum adat Kampung Mataram Udik
Bahwa selain kepada PT Bumi Sumber Sari, Kawasan Hutan
Produksi Register 47 Way Terusan tersebut juga dilepaskan Lampung Tengah
dan diserahkan kepada PT. Indolampung Buana Makmur, PT.
Rejo Sari Bumi, dan PT. Gunung Madu Plantation.

Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Masyarakat Adat di Kec. Nyuatan

Kami ingin melaporkan masalah pe- kan pemilik tanah tidak mengetahui usaha pertambangan dari pemegang
nyerobotan tanah milik ahli waris Dien bahwa tanah mereka masuk ke dalam izin yang sah yaitu memasang portal
Melanyur Tamen seluas 1.300 hektar area tambang PT.GBU, padahal tanah dan mencoba menghadang kendaraan/
yang terletak di Kecamatan Nyuatan, adat tersebut tidak pernah diperjualbe- alat-alat berat milik PT. GBU yang keluar
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kali- likan kepada pihak lain. masuk areal pertambangan. Menurut
mantan Timur yang dilakukan oleh PT kami, tindakan aparat kepolisian dan
Gunung Bara Utama (PT GBU) untuk Kami kecewa dengan kegiatan PT. pemkab tersebut adalah sewenang-
kegiatan penambangan batubara, pa- GBU tersebut karena didukung oleh wenang dan anarkis, merampas hak-
dahal para ahli waris Dien Melanyur Ta- oknum anggota Polres Kutai Barat dan hak masyarakat.
men tidak keberatan dengan kegiatan Polda Kalimantan Selatan serta pihak
PT GBU tersebut apabila diberikan ganti Pemkab Kutai Barat untuk intimidasi dan
rugi/kompensasi yang sesuai atas tanah memaksa para ahli waris untuk melepas
tersebut. hak kepemilikan tanah dengan mem- H. Djoni Lubis
berikan ganti rugi yang jumlahnya tidak
Bahwa PT. GBU telah mendapatkan sesuai, bahkan 3 (tiga) orang ahli waris DPP LSM Aliansi Indonesia
Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari sempat ditahan oleh pihak Polres Kutai
Dirjen Minerba, namun tanpa melalui Barat karena diduga melakukan tindak Jakarta Timur, DKI Jakarta
proses pelepasan hak atas tanah, bah- pidana merintangi atau mengganggu

Pembuangan Air Limbah PT. Indah Kiat Tangerang

Saya ingin melaporkan adanya pem- oleh PDAM untuk diolah menjadi air mi- pencemaran tersebut di DPR.
buangan air limbah ke Sungai Cisadane num yang dikomsumsi masyarakat Kota
oleh PT Indah Kiat Tangerang, yang Tangerang dan sekitarnya. Arisardjono
selama bertahun-tahun berlangsung
tanpa ada tindakan dari instansi yang Pada kesempatan ini pula saya me- Pamulang Tangerang Selatan
berwenang. Padahal Sungai Cisadane minta agar diberi kesempatan untuk
merupakan sumber air yang dipakai menyampaikan secara langsung kasus

PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 7