Page 5 - MAJALAH 219

PR OL OG

yang dibangun sejak tahun 1970 juga
dinilai termasuk kategori tua yakni Apapun solusi yang diambil untuk memindahkan
berusia 50 tahunan. Sehingga, perlu
ditinjau ulang terutama pada standar Depo Pertamina atau merelokasi warga Plumpang,
variable keamanannya, apalagi keduanya perlu memperhatikan kesejahteraan
dewasa ini perubahan iklim terjadi masyarakat. Apabila, Depo Pertamina
sangat ekstrem yang bisa memicu
terjadinya ledakan. dipindahkan, maka harus dibuat tata ruang yang
Pasca terjadinya kebakaran, memiliki kelayakan hingga jangka waktu panjang.
Komisi VI dan VII DPR RI selaku
komisi terkait pun langsung
melakukan peninjauan ke Depo
Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ramah lingkungan. Dengan demikian, Manurung.
pada 7 Maret lalu. Kedua komisi diharapkan hal tersebut menjadi Tak hanya menimbulkan kerugian
berkomitmen serius membantu solusi yang komprehensif dalam baik material, ekonomi, lingkungan,
menangani para korban dan menyelesaikan permasalahan yang maupun sosial, kebakaran Depo
mendukung pembuatan buffer zone terjadi, baik itu dari sisi teknis maupun Pertamina Plumpang itu juga
atau zona penyangga hijau dan biru sosial. menyeruakan polemik konflik terkait
sebagai solusi jangka pendek untuk Selain Maman Abdurahman, sengketa tanah. Anggota Komisi II
pencegahan terjadinya kebakaran Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji juga DPR RI Endro Suswantoro menilai,
serupa. mengatakan hal serupa. Pihaknya jika dilihat sejarahnya tanah itu
Buffer zone merupakan zona mendorong Pertamina segera merupakan milik Pertamina yang
penyangga yakni suatu kawasan/ menyelesaikan persoalan kawasan seiring berjalannya waktu, berubah
ruang yang merupakan bagian dari penyangga (buffer zone) di Depo menjadi permukiman warga.
ruang terbuka hijau yang berfungsi Plumpang, Jakarta Utara. Koordinasi Untuk menyelesaikan persoalan
sebagai daerah penyangga. Alasan Pertamina dengan berbagai pihak sengketa tanah ini, Anggota Komisi
diperlukannya zona penyangga di dinilai penting untuk menyelesaikan II DPR RI Agung Widyantoro menilai
setiap kawasan vital ini adalah untuk permasalahan belum maksimalnya pemerintah dan Pertamina perlu
menghindari hal-hal yang tidak buffer zone di area tersebut. berkompromi menyelesaikan secara
diinginkan. buffer zone merupakan Terhadap rencana Pertamina bijak dengan warga di Plumpang.
bagian dari aspek HSSE (Health, membangun buffer Zone di kawasan Ia juga meminta pemerintah
Safety, Security and Environment) sekitar Depo Plumpang, Komisi VI dan Pertamina, apapun solusi
di sekitar area yang rentan dengan juga mendorong rencana tersebut yang diambil untuk memindahkan
risiko. segera direalisasikan. Pertamina Depo Pertamina atau merelokasi
Wakil Ketua Komisi VII Maman diminta berkoordinasi dengan warga Plumpang, keduanya perlu
Abdurahman yang meninjau Depo pemerintah daerah dan instansi memperhatikan kesejahteraan
Pertamina Plumpang pada Selasa serta aparat terkait, sehingga dapat masyarakat. Apabila, Depo Pertamina
(7/3/2023) lalu, menyatakan memitigasi risiko sesuai standar dipindahkan, maka harus dibuat
dukungannya terhadap langkah keselamatan, kesehatan, dan tata ruang yang memiliki kelayakan
Pertamina membangun buffer zone lingkungan yang berlaku. hingga jangka waktu panjang serta
di area Depo Pertamina Plumpang. “Di area (Integrated Terminal segera menuntaskan masalah
Langkah jangka pendek dan Jakarta) Plumpang, kita juga minta kepemilikan tanah milik warga
menengah yang menurut Maman supaya kebijakan buffer zone melalui program PSL atau diberikan
menjadi salah satu solusi terbaik itu dilakukan. Nah, ini memang hak guna bangunan di atas HPL.
adalah pembuatan zona penyangga membutuhkan kerja sama dari Dan apabila akan merelokasi
hijau dan biru. stakeholder yang lain termasuk warga, maka pemerintah dan
Zona penyangga hijau ini pemerintah provinsi dan instansi- Pertamina perlu menyediakan
merupakan zona ramah lingkungan instansi yang lain. Tapi kita minta permukiman yang layak dengan
yang bisa membatasi area kilang kalau bisa ini dilakukan maksimum lokasi yang tidak merepotkan warga
dengan pemukiman warga atau dalam waktu 3 bulan nanti kita seperti memilih lokasi yang tidak jauh
masyarakat. Di tengah-tengah area akan monitor penyelesaian dari tempat usaha mereka bekerja.
tersebut dibuat daerah aliran sungai, pelaksanaannya seperti apa,” (tim laput). ssb/mh
dan tumbuh-tumbuhan sehingga jelas Wakil Ketua Komisi VI Martin

TH. 2023 EDISI 219 PARLEMENTARIA 5 5