Page 20 - MAJALAH 227

LEGISL ASI

RUU Kepariwisataan

Mengurai Tumpang Tindih

Pengelolaan Pariwisata

Komisi X DPR RI telah
membentuk Panitia
Kerja (Panja) Rancangan
Undang-Undang (RUU)
Kepariwisataan. Panja
ingin merevisi Undang-
Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan. Tata
kelola pariwisata
diupayakan tidak
tumpang tindih.

ektor pariwisata di
Indonesia menjadi salah FOTO: DEP/NR
satu dari lima sektor
sebagai penyumbang Ketua Panja RUU Kepariwisataan Agustina Wilujeng Pramestuti.
Sdevisa negara tertinggi
sebesar Rp75 triliun. Namun, usai leading sector. Akan tetapi, dari Ia menegaskan perlu ada regulasi
dihantam pandemi Covid-19, putaran tahun 2015, sampai sekarang belum yang tegas nan jelas. Maka,
ekonomi melambat mengakibatkan terlaksana, ini pun harus masuk persoalan ini akan menjadi salah
seluruh sektor unggulan terutama dalam undang-undang,” ungkap satu muatan yang akan dimasukkan
pariwisata menjadi terbengkalai. Agustina. Menyoroti ‘kartu kuning’ dalam penyempurnaan revisi UU
Menyelesaikan dari akar, Komisi X yang diterima destinasi super prioritas Kepariwisataan.
DPR menilai UU Kepariwisataan perlu Danau Toba dari UNESCO, politisi “Masalah ini menjadi concern
direvisi. Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, bagi Panja Pariwisata untuk
Ketua Panja RUU Kepariwisataan terlalu banyak instansi yang terlibat penyempurnaan soal kelembagaan
Agustina Wilujeng Pramestuti dalam pengambilan kebijakan dan di dalam Undang-Undang Tentang
meyakini bahwa banyak kebijakan pengelolaan destinasi pariwisata Pariwisata. Pada pembahasan
tentang kepariwisataan yang tidak super prioritas. selanjutnya, kami mungkin harus hati-
terkoneksi satu sama lain. Di sisi lain, Hal ini mengakibatkan penugasan hati dalam proses ini, supaya tidak
sebutnya, UU No.10/2009 ini belum antarinstansi menjadi abu-abu, ada singgungan dengan kementerian
mampu menjawab tantangan dan sehingga menciptakan tata kelola lain yang mungkin akan bisa
hambatan yang kerap terjadi. Padahal, pariwisata yang tidak efektif dan menghambat revisi undang-undang
sektor pariwisata adalah sektor yang efisien. Selain itu, masalah ini juga pariwisata,” terangnya.
dinamis. menghambat setiap eksekusi Mewakili Komisi X DPR, Agustina
“Tak hanya jadi amanat presiden, pengembangan kepariwisataan menekankan, akan memperbaharui
sektor pariwisata harus menjadi berupa riset, edukasi, dan pemasaran. dan menyinkronkan berbagai

20 PARLEMENTARIA EDISI 227 TH. 2023