Page 65 - MAJALAH 181
P. 65

D APIL




            Di Hadapan Konstituen, Rudy Mas’ud


            Janji Kawal Pemindahan IKN





            Pada pidato kenegaraan 16
            Agustus 2019 lalu, Presiden
            Joko Widodo mengumumkan
            akan memindahkan Ibu Kota
            Negara (IKN) dari DKI Jakarta
            ke Pulau Kalimantan. Tak
            lama berselang, IKN yang
            baru mengerucut pada daerah
            Penajam Paser Utara dan
            Kabupaten Kutai Kertanegara
            Kalimantan Timur.
                                              Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud Fraksi Golkar saat reses di Pulau Atas, Kalimantan Timur. Foto: Dok/Man
                    ebagai Anggota DPR RI
                    dapil Kalimantan Timur,    Rudy berpendapat, Kaltim        migas, yang diberikan Pemerintah
                    Rudy Mas’ud, atau di      khususnya Penajam Paser Utara    Pusat guna pembangunan di daerah
                    dapilnya lebih dikenal    terbilang daerah yang paling siap   Provinsi Kaltim, yang nantinya
            Sdengan panggilan Harum           dijadikan IKN. Selain masih banyak   akan bermanfaat bagi kemakmuran
            (Haji Rudy Mas’ud), menegaskan    lahan kosong, wilayah tersebut   masyarakat Kaltim itu sendiri,”
            akan mengawal progres dan         juga terbilang sangat mendukung   terang Rudy.
            perkembangan isu pemindahan       lantaran minim kemungkinan         Ia juga pernah meminta kepada
            IKN di DPR RI. Demikian hal yang   terjadi bencana besar seperti,   Pemerintah untuk meninjau
            senantiasa disampaikannya tiap kali   Gempa dan Tsunami.           ulang kegiatan tambang batu
            bertatap muka dengan masyarakat    Sebagai Anggota DPR RI,         bara di Kaltim. Mengingat, dari
            konstituennya di Kalimantan Timur.   Rudy menegaskan akan terus    pertambangan batu bara itu, Kaltim
              Saat menyambangi konstituennya   memperjuangkan aspirasi         hanya mendapat royalti, tidak
            menyerap aspirasi dalam rangka    masyarakat Kaltim. Ia juga       mendapatkan dana bagi hasil.
            reses Masa Sidang I Tahun         senantiasa akan berkoordinasi dan   Ia menilai royalti yang didapat
            Sidang 2019-2020, di Pulau Atas,   bersinergi dengan DPRD Provinsi   Kaltim tidak berkeadilan. Dengan
            Kaltim, akhir Desember lalu,      dan Kabupaten, serta Pemerintah   rincian, di pusat mendapat 7,5
            Rudy mengajak agar masyarakat     Daerah untuk mewujudkan Kaltim   persen, sedangkan daerah hanya
            mendukung kebijakan pemerintah    yang Berdaulat untuk Indonesia   memperoleh 6 persen, dengan
            tersebut. Pasalnya, akan banyak   Maju.                            asumsi 10 kabupaten/kota di
            pembangunan baik dari sisi         Di hadapan konstituennya yang   tambah dengan 1 provinsi.
            infrastruktur maupun ekonomi,     juga dihadiri oleh tokoh agama     “Mestinya harus dibalik 7,5
            yang tentunya berdampak pada      dan tokoh masyarakat Pulau Atas,   persen untuk di Kalimantan
            kesejahteraan masyarakat.         Rudy menyampaikan, di Komisi     Timur, 6 persen untuk pusat, itu
              “Banyak menjadi catatan untuk   VII DPR RI, ia terus menyuarakan   baru cocok. Itu pun hanya royalti,
            saya kedepan, seperti persoalan   permasalahan lingkungan hidup di   belum dana bagi hasil, karena tidak
            pemindahan Ibu Kota. Kalau bisa   Kaltim yang banyak rusak akibat   sepadan dan sebanding dengan
            bukan hanya dari Kaltim untuk     aktivitas pertambangan.          dampak rusaknya lingkungan kita
            Indonesia, tetapi mudah-mudahan    “Serta akan memperjuangkan      dan status sosial masyarakat kita
            Indonesia-nya ke Kaltim (IKN      dana bagi hasil yang diperoleh   yang jadi gak karu-karuan,” jelas
            pindah ke Kaltim),” ucapnya.      dari pertambangan batu bara dan   Rudy.  l  es



                                                                         TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     65
                                                                        TH. 2020      EDISI 181      PARLEMENTARIA                        65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70