Page 28 - MAJALAH 69

ANGGARAN

Anggaran Pemilu 2009

Direncanakan Seefektif Mungkin

Anggota Panitia Anggaran yang juga anggota Komisi II DPR RI
Ignatius Mulyono mengatakan, untuk penyelenggaraan Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden anggarannya
mulai dialokasikan tahun 2008. Pada dasarnya anggaran
penyelenggaraan Pemilu keseluruhan didukung dari APBN.

alam membuat Pemerintah dan Panitia Anggaran Ignatius Mulyono, anggota Panitia Anggaran
program untuk DPR RI telah memprediksi sampai dan anggota Komisi II DPR RI
pelaksanaan Pemilu kemungkinan-kemungkinan terkecil,
D 2009, Komisi II DPR RI termasuk jika ada permasalahan. Hal
meminta KPU untuk membuat skala ini dilakukan mengingat waktu yang
prioritas yang harus dibuat sesuai tersedia sangat sempit. “Jangan sampai ada tapi kerja sama yang di maksud di sini
kepentingan dan urgensinya. Hal ini hal-hal yang terkait dengan kebutuhan adalah diharapkan Pemerintah Daerah
dimaksudkan agar Pemilu dapat berjalan anggaran untuk penuntasan masalah bisa memberikan bantuan berupa
lancar, berkualitas dengan anggaran yang Pemilu dikatakan tidak ada dananya,” peminjaman gedung, mobil dan lain
efektif dan efisien. tambahnya. sebagainya, kalau memang terpaksa harus
Penyelenggaraan Pemilu ini Disamping dua lembaga tersebut meminjam pada Pemda.
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan (KPU dan BAWASLU) juga ada dana Karena kita juga maklum bahwa
Umum (KPU) dan Badan Pengawas yang di turunkan kepada Pemerintah seluruh lembaga KPU yang berada di
Pemilu (BAWASLU). Oleh sebab itu, Daerah dan Departemen Dalam Negeri Tingkat I dan Tingkat II belum mampu
yang terkait dengan penyelenggaraan untuk mempersiapkan Perlindungan untuk menyiapkan gedung tersendiri.
Pemilu, anggaran di poskan kepada KPU Masyarakat (Linmas) dan Perlengkapan Jika Pemda berniat baik memberikan
dan BAWASLU. Perseorangan Lapangan (Kaporlap). kontribusi dalam hal anggaran, hal ini
Anggaran yang di turunkan tahun Anggaran yang dipersiapkan untuk tetap menyalahi aturan. Karena di situ
2008 untuk KPU lebih kurang Rp 8 pos ini adalah sebesar kurang lebih Rp 560 secara jelas disebutkan bahwa anggaran
triliun, sedang untuk anggaran tahun 2009 miliar untuk kurang lebih 1.200 Kaporlap. penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan
sebesar Rp 13,5 triliun. Semula, kata Linmas ini diharapkan dapat berperan Pemilu Presiden dan Wapres di dukung
Mulyono, KPU mengajukan Rp 14,1 aktif untuk penyelenggaraan Pemilihan oleh anggaran APBN.
triliun. Namun karena berbagai Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Aturan ini dibuat dimaksudkan agar
pertimbangan untuk diadakannya Presiden dan Wakil Presiden serta untuk tidak terjadi tumpang tindih
efisiensi, maka telah dirumuskan oleh penyelenggaraan Pilkada-pilkada. penyelenggaraan anggaran. Dan jika
Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR dalam kondisi darurat Pemda
epenuhnenuhnyya Ba Bersumbersumber Darer Darii
ep
epenuhnya Bersumber Dari
RI alokasi anggaran Pemilu tahun 2009 S S S S Sepenuhnya Bersumber Dari i berkontribusi dalam hal anggaran,
ep
ersumb
y
a B
er Dar
enuhn
sebesar Rp 13,5 triliun. Sedangkan untuk APBN seyogyanya dari PEMDA setelah selesai
APBN
APBN
APBN
APBN
BAWASLU anggaran tahun 2008 Mulyono menambahkan, pelaksanaan di koordinasikan dengan
sebesar kurang lebih Rp 888 milyar dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 KPU pusat.
tahun 2009 dianggarkan Rp 1,5 triliun. Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tentunya, kata Mulyono, hal-hal yang
Mulyono menjelaskan, anggaran- Pemilu, pendanaan Pemilu 2009 serba darurat karena adanya dampak dari
anggaran yang dialokasikan ini termasuk sepenuhnya bersumber dari APBN. suatu keadaan sulit diprediksi dan jarang
untuk mengatasi jika ada permasalahan Hal ini tentunya berbeda dengan mempunyai tingkat prediksi yang
yang harus di teruskan ke pengadilan atau pelaksanaan Pemilu tahun 2004, yang akurasinya sangat tinggi.
pelaporan ke polisi. Juga untuk memberi peluang penggunaan APBD Menurut Mulyono, dari keseluruhan
memprediksi jika Pemilu harus dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan anggaran pelaksanaan Pemilu, alokasi
2 (dua) kali putaran. “Kalau nanti putaran Pemilu. Walaupun, kata Mulyono, dalam terbesar untuk honorarium uang
Presiden hanya satu kali tentunya Pasal 121 dicantumkan bahwa KPU bisa kehormatan, baik dari tingkat pusat
anggarannya tidak sebesar itu,” kata bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. hingga ke tingkat Kelompok
Mulyono. Maksud di sini bukan bekerja sama Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam hal ini, kata Mulyono, di dalam proses penyelenggaraan pemilu, (KPPS). “Itu anggarannya luar biasa,” kata
28 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69