Page 36 - MAJALAH 203

KUNKER

Komisi II Pantau Permasalahan

Pertanahan dan Tata Ruang

Komisi II DPR RI pada saat reses masa persidangan I Tahun persoalan yang gampang, kontribusi
Sidang 2021-2022 menggelar Kunjungan Kerja ke Sumatera masyarakat lewat kepatuhan terhadap
Selatan, Sulawesi Utara dan Bali. Komisi II menggelar pertemuan regulasi yang ada perlu didorong
agar dapat meminimalisir kejadian
dengan jajaran pimpinan daerah serta Kepala Kantor Wilayah pelanggaran itu.
Badan Pertanahan Nasional untuk mendalami isu pertanahan. Sebab, seringkali penanganan dan
penyelesaian terhadap sengketa
dan konflik pertahanan dihadapkan
pada dilema-dilema antara berbagai
kepentingan yang sama-sama penting.
Maka Komisi II mendorong mencari
keseimbangan atau win-win solution
atas konflik yang sudah terjadi, meski
membutuhkan upaya yang tidak mudah.
“Karena itu dibutuhkan pemahaman
mengenai akar konflik, faktor pendukung
dan faktor pencetusnya sehingga dapat
dirumuskan strategi dan solusinya.
Dengan usaha-usaha penyelesaian
akar masalah, diharapkan sengketa
dan konflik pertahanan dapat ditekan
semaksimal mungkin, sekaligus
menciptakan suasana kondusif dan
terwujudnya kepastian hukum dan
keadilan agraria yang mensejahterakan,”
terang politisi Fraksi PPP ini.

PERLU SOSIALISASI PENTINGNYA
SERTIFIKASI TANAH
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal bertukar cenderamata dengan Wakil Gubernur Sumsel. Foto: Agung/nvl Wakil ketua Komisi II Junimart
Girsang saat memmimpin Tim Kunker
Komisi II ke Manado, Sulawesi Utara
engketa dan konflik pantau di Sumsel,” ujar Wakil Ketua mengatakan, masih banyak kendala
pertanahan adalah bentuk Komisi II DPR RI Syamsurizal di sela-sela yang terjadi terkait permasalahan
permasalahan yang sifatnya pertemuan Tim Kunker Komisi II dengan pertanahan di Sulawesi Utara. Kendala
kompleks dan multi dimensi. Wakil Gubernur Sumsel serta Kepala tersebut diantaranya adalah kurangnya
SData Badan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Sumsel, baru-baru kesadaran masyarakat akan pentingnya
Nasional (BPN) menyebutkan, terdapat ini. sertifikat hak atas tanah. Untuk itu
3.200 pelanggaran Kesesuaian Masalah tata ruang ini menurut masyarakat perlu mendapatkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Syamsurizal masih marak terjadi, sosialisasi tentang pentingnya hak atas
tingkat nasional. Komisi II perlu melihat kondisi riil di tanah mereka.
“Wujudnya seperti ketidaksesuaian lapangan agar pelanggaran tersebut “Kita kritisi pertemuan hari ini, banyak
pengelolaan dari apa yang sudah diatur dapat meminimalisir dan dicegah kami terima masukan-masukan ya
dalam regulasi dengan mereka kerjakan sedini mungkin. Ia pun tak menampik dari Kanwil BPN atau ATR/BPN Sulut
di ruang atau lahan itu. Ini yang kami permasalahan tata ruang tersebut bukan bahwa kendala yang mereka hadapi

36 PARLEMENTARIA EDISI 203 TH. 2021