Page 7 - MAJALAH 203
P. 7

PR OL OG





                             “BERBAGAI        itu sebenarnya punya unit penindakan   heran, situasi tersebut membuat pinjol
                             permasalahan     khusus. Sehingga, Misbakhun berharap   ilegal mendapatkan sasaran empuk
                             yang saat        OJK dapat berperan lebih maksimal   untuk korban barunya.
                             ini menjadi      terkait kasus pinjol itu.          Oleh karena kesulitan mengakses
                             perhatian luas    Sementara Anggota Komisi XI DPR   pinjaman itulah, maka Wakil Ketua
                             dari rakyat      RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menilai   DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan
                             antara lain kasus   sebaiknya OJK tidak memberikan izin   pemerintah agar dapat membantu
                             pinjaman online   baru lagi kepada bisnis pinjol. Pasalnya,   masyarakat kecil menemukan solusi
                             illegal,” ujar   menurut Agung Rai dasar hukum yang   bantuan keuangan yang lebih mudah
            Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.   mengatur bisnis pinjol masih belum   dan cepat. Ia menegaskan negara harus
            Di tengah maraknya korban dari    kuat. Ketiadaan dasar hukum itu rentan   hadir memberikan alternatif bagi akar
            pelaku pinjol tak berizin itu, Puan turut   merugikan para peminjam dari lembaga   permasalahan fenomena pinjol ilegal
            mengapresiasi langkah Presiden Joko   kredit keuangan tak berizin itu.  itu, salah satunya mungkin dengan
            Widodo (Jokowi) yang memerintahkan   Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI   memperkuat pinjaman keuangan
            Kementerian Komunikasi dan        Muhammad Nasir Djamil beranggapan   melalui penguatan anak perusahaan
            Informatika (Kemkominfo) dan Otoritas   bahwa penindakan terhadap pelaku   perbankan yang ada saat ini.
            Jasa Keuangan (OJK) menyetop      pinjol oleh aparat keamanan sudah   Selain problem pengawasan dan
            sementara izin pinjol baru untuk   tepat. Untuk itu ia mengapresiasi kinerja   penindakan pelaku pinjol ilegal serta
            meminimalisir penyalahgunaan lewat   kepolisian untuk menangkap dan   persoalan akses kredit oleh masyarakat,
            layanan aplikasi digital ini.     menjaring para pelaku tersebut. Namun   kurangnya pengetahuan masyarakat soal
              Adanya kasus pinjol ini, Puan   ia tetap menegaskan bahwa negara   keuangan ditengarai juga mendorong
            kembali mengajak pemerintah       harus tetap berusaha mencegah kasus   maraknya kasus pinjol ilegal. Untuk
            untuk menyelesaikan Rancangan     peminjaman tanpa izin ini berlaku lagi   itulah Anggota Komisi XI DPR RI Indah
            Undang-Undang (RUU) Perlindungan   dan merugikan masyarakat.       Kurniawati terus mendorong, tidak
            Data Pribadi (PDP) demi mencegah   Sebenarnya ketertarikan masyarakat   hanya OJK, namun juga Bank Indonesia
            penyalahgunaan data pribadi warga dan   akan pinjol menurut Anggota Komisi   (BI) untuk secara masif mengedukasi
            menguhukum pelakunya lebih berat   III DPR RI Adang Daradjatun tak dapat   pinjaman atau investasi yang aman
            lagi. Sebab, selama ini pelaku pinjol   dibendung apalagi menyalahkan   kepada masyarakat luas. 
            ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU   kepada masyarakat secara langsung.   Pendapat pentingnya edukasi yang
            ITE dan UU Perlindungan Konsumen.  Ia melihat masyarakat kecil terkadang   disampaikan Indah juga senada dengan
              “Dengan adanya UU PDP           masih kesulitan mengakses layanan   Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan
            nanti, pelaku pinjol ilegal yang   peminjaman jalur konvensional. Tak   Supratikno serta Anggota Komisi XI Heri
            menyalahgunakan data pribadi warga                                 Gunawan. Heri bilang, salah strategi
            akan diganjar hukuman lagi, sehingga                               pemberantasan pinjol ilegal bisa melalui
            hukumannya semakin berlipat,” tegas   WAKIL KETUA DPR              pencegahan yakni mengintensifkan
            Puan. Ia juga mendorong pemerintah   RI RACHMAT GOBEL              literasi dan edukasi kepada masyarakat
            untuk terus menggencarkan literasi                                 soal bahaya pinjol ilegal dan bagaimana
            digital dan literasi keuangan ke     MENGINGATKAN                  memperoleh akses pinjaman yang
            masyarakat.                          PEMERINTAH AGAR               berizin.
              Strategi itu akan membantu                                         Pada akhirnya, berbagai kasus pinjol
            pemerintah dalam rangka pencegahan   DAPAT MEMBANTU                ilegal yang ramai dikeluhkan masyarakat
            dari jeratan utang dari praktik pinjol,                            saat ini turut menjadi perhatian DPR
            baik yang ilegal maupun tidak. “Kalau   MASYARAKAT                 RI. Untuk itu berbagai pandangan,
            pencegahan dan penindakan bisa       KECIL MENEMUKAN               tanggapan, usulan serta dorongan agar
            berjalan bersamaan, masyarakat akan                                persoalan ini dapat diselesaikan dan
            semakin terlindungi dari jeratan lintah   SOLUSI BANTUAN           dicegah untuk terjadi di masa yang
            darat digital ini,” sebut Puan.                                    akan datang secara komprehensif terus
                                                 KEUANGAN YANG
                                                                               mengemuka lewat pendapatan para
            PINJOL ILEGAL MASIH MENJAMUR         LEBIH MUDAH DAN               Anggota DPR RI. Dengan harapan,
              Dari sisi pengawasan, Anggota Komisi                             tidak ada lagi masyarakat yang menjadi
            XI DPR RI Mukhammad Misbakhun        CEPAT                         korban dari praktik jahat lembaga
            sempat menyebutkan bahwa OJK                                       peminjaman yang tak resmi tersebut. l
            harus lebih berperan, apalagi lembaga                              tim laput



                                                                        TH. 2021      EDISI 203      PARLEMENTARIA        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12