Page 7 - MAJALAH 203

PR OL OG

“BERBAGAI itu sebenarnya punya unit penindakan heran, situasi tersebut membuat pinjol
permasalahan khusus. Sehingga, Misbakhun berharap ilegal mendapatkan sasaran empuk
yang saat OJK dapat berperan lebih maksimal untuk korban barunya.
ini menjadi terkait kasus pinjol itu. Oleh karena kesulitan mengakses
perhatian luas Sementara Anggota Komisi XI DPR pinjaman itulah, maka Wakil Ketua
dari rakyat RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menilai DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan
antara lain kasus sebaiknya OJK tidak memberikan izin pemerintah agar dapat membantu
pinjaman online baru lagi kepada bisnis pinjol. Pasalnya, masyarakat kecil menemukan solusi
illegal,” ujar menurut Agung Rai dasar hukum yang bantuan keuangan yang lebih mudah
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. mengatur bisnis pinjol masih belum dan cepat. Ia menegaskan negara harus
Di tengah maraknya korban dari kuat. Ketiadaan dasar hukum itu rentan hadir memberikan alternatif bagi akar
pelaku pinjol tak berizin itu, Puan turut merugikan para peminjam dari lembaga permasalahan fenomena pinjol ilegal
mengapresiasi langkah Presiden Joko kredit keuangan tak berizin itu. itu, salah satunya mungkin dengan
Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI memperkuat pinjaman keuangan
Kementerian Komunikasi dan Muhammad Nasir Djamil beranggapan melalui penguatan anak perusahaan
Informatika (Kemkominfo) dan Otoritas bahwa penindakan terhadap pelaku perbankan yang ada saat ini.
Jasa Keuangan (OJK) menyetop pinjol oleh aparat keamanan sudah Selain problem pengawasan dan
sementara izin pinjol baru untuk tepat. Untuk itu ia mengapresiasi kinerja penindakan pelaku pinjol ilegal serta
meminimalisir penyalahgunaan lewat kepolisian untuk menangkap dan persoalan akses kredit oleh masyarakat,
layanan aplikasi digital ini. menjaring para pelaku tersebut. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat soal
Adanya kasus pinjol ini, Puan ia tetap menegaskan bahwa negara keuangan ditengarai juga mendorong
kembali mengajak pemerintah harus tetap berusaha mencegah kasus maraknya kasus pinjol ilegal. Untuk
untuk menyelesaikan Rancangan peminjaman tanpa izin ini berlaku lagi itulah Anggota Komisi XI DPR RI Indah
Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan merugikan masyarakat. Kurniawati terus mendorong, tidak
Data Pribadi (PDP) demi mencegah Sebenarnya ketertarikan masyarakat hanya OJK, namun juga Bank Indonesia
penyalahgunaan data pribadi warga dan akan pinjol menurut Anggota Komisi (BI) untuk secara masif mengedukasi
menguhukum pelakunya lebih berat III DPR RI Adang Daradjatun tak dapat pinjaman atau investasi yang aman
lagi. Sebab, selama ini pelaku pinjol dibendung apalagi menyalahkan kepada masyarakat luas.
ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU kepada masyarakat secara langsung. Pendapat pentingnya edukasi yang
ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Ia melihat masyarakat kecil terkadang disampaikan Indah juga senada dengan
“Dengan adanya UU PDP masih kesulitan mengakses layanan Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan
nanti, pelaku pinjol ilegal yang peminjaman jalur konvensional. Tak Supratikno serta Anggota Komisi XI Heri
menyalahgunakan data pribadi warga Gunawan. Heri bilang, salah strategi
akan diganjar hukuman lagi, sehingga pemberantasan pinjol ilegal bisa melalui
hukumannya semakin berlipat,” tegas WAKIL KETUA DPR pencegahan yakni mengintensifkan
Puan. Ia juga mendorong pemerintah RI RACHMAT GOBEL literasi dan edukasi kepada masyarakat
untuk terus menggencarkan literasi soal bahaya pinjol ilegal dan bagaimana
digital dan literasi keuangan ke MENGINGATKAN memperoleh akses pinjaman yang
masyarakat. PEMERINTAH AGAR berizin.
Strategi itu akan membantu Pada akhirnya, berbagai kasus pinjol
pemerintah dalam rangka pencegahan DAPAT MEMBANTU ilegal yang ramai dikeluhkan masyarakat
dari jeratan utang dari praktik pinjol, saat ini turut menjadi perhatian DPR
baik yang ilegal maupun tidak. “Kalau MASYARAKAT RI. Untuk itu berbagai pandangan,
pencegahan dan penindakan bisa KECIL MENEMUKAN tanggapan, usulan serta dorongan agar
berjalan bersamaan, masyarakat akan persoalan ini dapat diselesaikan dan
semakin terlindungi dari jeratan lintah SOLUSI BANTUAN dicegah untuk terjadi di masa yang
darat digital ini,” sebut Puan. akan datang secara komprehensif terus
KEUANGAN YANG
mengemuka lewat pendapatan para
PINJOL ILEGAL MASIH MENJAMUR LEBIH MUDAH DAN Anggota DPR RI. Dengan harapan,
Dari sisi pengawasan, Anggota Komisi tidak ada lagi masyarakat yang menjadi
XI DPR RI Mukhammad Misbakhun CEPAT korban dari praktik jahat lembaga
sempat menyebutkan bahwa OJK peminjaman yang tak resmi tersebut. l
harus lebih berperan, apalagi lembaga tim laput

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 7