Page 78 - MAJALAH 120

Selain itu, tambahnya, terkait
kelembagaan, data atau informasi
PPID tidak dipegang langsung tetapi
ada di Bagian Arsip dan Dokumen.
“Jadi kita perlu waktu lagi mem-
peroleh informasi data tersebut,
yang kita inginkan bagaimana itu
bisa efektif seperti di Kementerian
Perhubungan dimana Humas dan
Arsip Dokumentasi menjadi satu
semua dokumennya,” jelasnya.
Sementara itu, masih adanya bu-
daya kerja dimana masih ada unit
kerja yang tidak menyampaikan se-
luruh informasi kepada publik dan
termasuk yang memproduksi infor-
masi tersebut, padahal, unit kerja
tidak perlu takut karena PPID yang
akan menseleksinya.
“Selain itu, pemeliharaan doku-
kepada dewan. “Ada websitenya men yang kurang, padahal kalau
Buka Akses Informasi biasanya akan kita kaji respon ma- pengarsipan bagus cukup beberapa
Sementara Kepala Biro Humas syarakat. Terkait dengan Humas di hari selesai. Ini masih belum rapi
dan Pemberitaan Djaka Dwi Winar- Bagian Penerangan, staf di bagian terdokumentasi,” jelasnya.
ko mengatakan, Setjen DPR RI akan ini banyak menerima murid SD, Karena itu, terangnya, perlu dido-
selalu memberikan pelayanan pub- SMA yang datang untuk mengeta- rong penggunaan IT yang semakin
lik yang maksimal bagi masyarakat
diantaranya membuka akses seluas-
luasnya agar mereka bisa datang ke
DPR, menyampaikan aspirasi, serta
memberikan masukan terhadap De-
wan. “Bahkan yang demo kita fasili-
tasi agar bisa ketemu walaupun ada
aturannya, misalnya dibatasi 25
orang kedalam itu karena keterba-
tasan ruangan saja.
Kita juga memiliki Pejabat Pen-
gelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) itu ada Websitenya juga ada
online, jadi, informasi apapun yang
diminta akan diberikan sepanjang
masuk kategori Publik. Namun ada
juga informasi yang dikecualikan,
dasarnya UU No. 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Banyak dari media massa,
LSM, minta informasi dari PPID dan hui tentang DPR, bisa mendaftar intensif jadi lebih mudah terdoku-
kita berupaya semaksimal mungkin sebelumnya dan kita layani dengan mentasi. “Kelembagaan dan ketata
memberikannya sepanjang informa- mengajak wisata parlemen,” jelas- laksanaan akan ditata, dan dibuat
si dalam kuasa kita,” ujarnya. nya. SOP, serta membentuk maklumat
Dia mengatakan, Setjen DPR RI Kendalanya, lanjut Djaka, pen- pelayanan, waktu, biaya kalau me-
memiliki Humas yang bertugas gaduan masyarakat itu tidak dalam mang ada. Kalau dari sisi aturan
menyalurkan delegasi masyarakat, posisi menyelesaikan tetapi menga- perlu kita buat aturan, dan Menpan
sementara di Biro Pengawasan Le- nalisa, mengkaji dan memberikan tiap tahun ada checklist apa saja
gislatif ada Pengaduan Masyarakat kepada komisi terkait, jadi tingkat yang sudah dilakukan bahkan ada
dengan membuka akses melalui responsifnya bisa saja ditanyakan pemperingkatannya,” terangnya. (si/
sms, surat maupun datang langsung dalam Rapat Dengar Pendapat, nt/sc) foto: iwan armanias/parle/hr
menyampaikan keluhan yang diha- Rapat Kerja atau dibawa dalam Kun-
dapi masyarakat untuk disampaikan jungan Kerja

78 PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014