Page 102 - Stabilitas Edisi 185 Tahun 2022

Syarif Fadilah
KOLOM Pemimpin Redaksi Majalah STABILITAS

Memaksakan Diri membiayai proyek itu dengan uang negara, yang sejak
awal pemerintah sendiri mengetahui bahwa itu bukanlah
pilihan tepat. Malahan belakangan muncul usulan
da suatu waktu dimana kita diharuskan untuk baru lagi bahwa proyek ini akan menggunakan pola
memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu. crowdfunding (dana urunan) yang berasal dari seluruh
ATetapi banyak pula saat dimana kita seharusnya rakyat.
tidak boleh memaksakan diri, apalagi melakukan sesuatu Lemparan ide yang paling akhir itu tentu menjadi hal
hanya sekadar untuk membuktikan sesuatu. yang aneh. Sebabnya, ketika mengusulkan atau membuat
Akan tetapi memaksakan diri bukanlah hal yang ajeg. rencana, bahkan mengesahkan Undang-Undang Ibu
Artinya semuanya tergantung kondisi dan situasinya. Kota Negara, rakyat tidak pernah ditanya kesediaannya.
Bisa jadi saat ini ketika kita ingin menyelesaikan dan Begitu melihat jalan buntu terkait pendanaan, pemerintah
melakukan sesuatu, hal itu bukanlah mengajak masyarakat untuk iuran demi
tindakan memaksakan diri karena banyak terwujudnya rencana tersebut.
hal mendukung target itu. Sebaliknya, Pemerintah tampaknya masih belum
meski saat ini kita masuk dalam kategori memiliki ketetapan pasti mengenai
memaksakan diri, namun pada saat yang pendanaan Ibu Kota Negara Baru. Padahal
lain, hal itu tidak tremasuk memaksakan target sudah ditetapkan bahwa pada 2024,
diri. Faktor yang membuat kita masuk Presiden ingin melaksanakan upacara
dalam kategori memaksakan diri atau tidak kemerdekaan di sana. Waktunya hanya
adalah kemampuan, energi, dan kapasitas tinggal dua tahun kurang.
dalam mengerjakan dan mewujudkannya. Dengan kondisi pandemi yang masih
Oleh karena itu penting untuk harus ditangani dan memerlukan perhatian
memahami situasi dan kondisinya. Sangat krusial untuk serius dari pemerintah, tidak seharusnya pemegang
mengetahui kemampuan, energi, dan tentu kapasitas diri kebijakan mengurusi hal besar lainnya dulu. Setidaknya
kita sebelum melakukan suatu hal. sampai kondisi benar­benar memungkinkan.
Pemahaman dan pengetahuan seringkali datang ketika Omong-omong soal memaksakan diri, sekarang
proyek tersebut sudah terlanjur kita rencanakan. Dan ini juga muncul keinginan untuk membuat Presiden
kita merasa gengsi untuk mundur dan tetap berupaya Joko Widodo dipilih kembali untuk menjalani periode
mewujudkan hal tersebut. Jika itu yang terjadi maka kita ketiganya. Padahal jelas­jelas konstitusi tertinggi republik
akan mengorbankan hal lain yang seharusnya bisa kita ini membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode
lakukan secara optimal. berturut­turut. Dan para pengelola negara itu tahu benar
Tidak terlalu sulit bagi masyarakat untuk melihat fakta aturan itu.
soal ini, ketika rencana Ibukota Negara baru digulirkan di Bahkan kampanye soal ini marak hingga memobilisasi
tengah situasi anggaran yang tidak mendukung. Kemudian aparat pemerintah tingkat desa. Menurut pengamat
muncul keyakinan bahwa pembangunan mega proyek itu kebijakan publik, tindakan ini tidak semestinya dilakukan
akan dibiayai investor global kelas kakap. Belakangan, terlebih ketika rakyat sedang mengalami kesusahan.
keinginan itu tampaknya tidak bakal tewujud. Beban dari pandemi yang masih harus ditanggung rakyat
Pasca hengkangnya Investor besar proyek IKN, harus ditambah lagi dengan penderitaan lain yaitu
SoftBank, yang tadinya disebut­sebut bersedia kenaikan harga dari bahan pokok akibat kelangkaan
membiayainya juga masih belum jelasnya. Begitu minyak goreng, dan naiknya harga BBM.
pula komitmen Pemerintah Arab Saudi yang tadinya Sejatinya masalah yang bertubi­tubi soal IKN dan juga
digembar gemborkan beberapa tahun belakangan akan soal masa jabatan Presiden tidak akan makin berulir­ulir
menginvestasikan dana, masih belum ‘kelihatan hilalnya’. jika saja pemerintah menyadari kemampuan diri sendiri
Kenyataan itu membawa kembali ide untuk sekaligus, berupaya tidak melampaui kapasitas.

102 Edisi No.185 / Tahun 2022 www.stabilitas.id