Page 17 - Stabilitas Edisi 213 Tahun 2025

tetap ada risiko bahwa bank-bank ini
akan kehilangan keleluasaan dalam
mengelola aset dan inovasi keuangan
mereka. “Selain itu, penambahan layer
dalam proses pengambilan keputusan
dengan masuknya bank-bank ini ke dalam
Danantara dapat memperlambat inovasi
dan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan mereka,” jelas Eko
Eko mengatakan, dalam mengurangi
risiko yang dapat terjadi mitigasi risiko
sistemik harus menjadi prioritas utama,
terutama dalam memastikan bahwa
integrasi perbankan ke dalam Danantara
tidak mengancam stabilitas sektor
keuangan nasional. Selain itu, Danantara
harus dikelola secara transparan,
pruden, dan sesuai dengan standar
investasi global. Strategi investasi harus
berorientasi jangka panjang, bukan hanya
mengejar keuntungan jangka pendek.
Tantangan lain yang akan dihadapi
direksi baru bank-bank Himbara adalah
penugasan melalui BPI Danantara.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2025 yang terbit pada Sabtu, 22
Maret 2025, pemerintah mengalihkan
saham seri B dan C 14 perusahaan,
termasuk empat bank BUMN, kepada
PT Biro Klasifikasi Indonesia yang
ditetapkan menjadi perusahaan induk
atau holding operasional Danantara.
Setelah saham ini beralih, semua
perusahaan tersebut bakal mendukung
operasi Danantara, antara lain
penghiliran sumber daya alam. Setelah pengumuman
kinerja keuangan 2024,
Menurut Direktur Eksekutif Center of
Economic and Law Studies (Celios) Bhima Satrio Nugroho, selalu berulang di April ini bank-bank
Himbara akan langsung
Yudhistira Adhinegara, posisi tersebut setiap rezim. Dia mencontohkan, di era menyetorkan dana
membuat kemampuan bank-bank BUMN pemerintahan Presiden Susilo Bambang Rp59,11 triliun.
dalam memperluas penyaluran kredit Yudhoyono pada 2004-2014, bank
makin terbatas. “Karena Danantara pasti BUMN didorong membiayai proyek-
akan meminta rasio dividen yang makin proyek dalam Masterplan Percepatan
besar dari bank-bank ini,” ujarnya. dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Bhima mengatakan tugas pendanaan Indonesia. Pada era Presiden Joko
pada proyek penghiliran sumber daya Widodo (2014-2024), bank Himbara
alam bakal memaksa bank-bank Himbara disuruh mendanai proyek infrastruktur
menyalurkan kredit tanpa penilaian yang seperti jalan tol hingga Ibu Kota
layak. Nusantara (IKN). “Bank Himbara
Model penugasan semacam ini, dipaksa memberikan suku bunga kredit
menurut Kepala Pusat Industri, di bawah harga pasar. Dampaknya, laba
Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry bank akan tertekan.” ungkapnya. *

www.stabilitas.id Edisi 213 / 2025 / Th.XX 17