Page 98 - Stabilitas Edisi 183 Tahun 2022

Syarif Fadilah
KOLOM Pemimpin Redaksi Majalah STABILITAS

Manfaat Pandemi kepemimpinan yang efektif akan mampu mengatasi
persoalan pandemi dengan baik. Sebaliknya, negara
dengan aparatur yang tak berfungsi (disfunctional
andemi yang kita alami sekarang ini memang apparatus), rakyat yang terpolarisasi, dan kepemimpinan
memiliki seribu manfaat, selain dampak yang lemah akan semakin memperburuk dampak
negatifnya yang mematikan yang banyak orang pandemi.
Psudah mafhum. Pandemi bisa menjadi sarana Jika melihat standar di atas, beberapa kebijakan dan
bagi segolongan orang untuk mengeruk keuntungan. keputusan di Indonesia mungkin bisa menjadi diukur.
Bisnis obat-obatan, alat kesehatan, hingga proteksi Salah satunya soal rencana pembangunan Ibu Kota
menjadi beberapa sektor yang menerima limpahan Negara Baru
manfaat dari pagebluk yang sudah berjalan lewat dua Keputusan menerbitkan undang-undang terkait itu
tahun ini. menuai kontroversi ketika prosesnya dilakukan cukup
Praktik digital, teknologi informasi, komunikasi via singkat, jika diukur dengan betapa krusialnya rencana
online dan bisnis-bisnis terkait dengan teknologi, menjadi itu. Rapat yang dilakukan di rumah rakyat dimulai pada
area lain yang mendapatkan berkah dari wabah pada Senin 17 Januari pukul 11.00. setelah enam jam, rapat
milenium ini. Satu hal lagi yang patut disyukuri adalah itu diskors dan kembali dilanjutkan jam 07.00 malam.
meningkatnya perhatian publik akan praktik bisnis yang Setelah menjalani rapat hingga mencapai 03.00 dini hari,
lebih memperhatikan lingkungan sebagai akibat dari krisis rancangan undang-undang krusial itu akhirnya disahkan.
kesehatan sebab wabah Covid-19. Singkatnya, rapat maraton 16 jam tersebut
Akan tetapi di atas semua itu, ada bisnis yang paling memutuskan hal-hal penting terkait RUU IKN mulai
mampu memanfaatkan kondisi keterpurukan ini, yaitu dari nama Ibu Kota Nusantara, bentuk atau sistem
bisnis kekuasaan. Kekuasaan dengan leluasa memonopoli pemerintahan, sistem pendanaan, hingga sumber
keputusan dan kebijakan yang terkesan tanpa meminta pembiayaan.
restu publik, dengan bertameng pada kondisi darurat Proses berikutnya lebih singkat dan menakjubkan lagi.
menanggulangi pandemi. Setelah keputusan rapat tersebut, hasilnya kemudian RUU
Kekuasaan memang memiliki sifat alami untuk selalu IKN dibawa ke Paripurna pada hari yang sama. Ketua
mempertahankan kekuasaannya. Di masa apapun pemilik DPR, Puan Maharani yang memimpin menolak intrupsi
kekuasaan selalu berupaya untuk itu. Tak terkecuali di saat rapat paripurna pengesahan RUU IKN. Meskipun ada
masa pandemi. Bahkan bisa jadi pandemi dijadikan interupsi dari anggota dewan namun proses pengesahan
alat untuk menyiapkan pondasi untuk melanggengkan terus berlanjut.
kekuasaan. Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman bagi Hal yang mengherankan lagi, para pembuat aturan,
demokrasi. alih-alih fokus bicara penanganan kesehatan dan
Majalah ‘Foreign Affairs’ menulis artikel berjudul pemulihan ekonomi malah mengurusi infrastruktur IKN
‘The World After The Pandemic’ yang menampilkan di wilayah yang sebenarnya tidak mendukung untuk
tulisan Francis Fukuyama berjudul ‘The Pandemic and menjadi Ibukota Baru. Masalah lain padahal sudah
The Political Order’ menyimpulkan hal penting. Menurut jelas menghadang, yaitu masalah pendanaan. Untuk
penulisa buku laris ini, perbedaan capaian penanganan menangani Covid-19 saja, APBN sudah babak belur, kini
pandemi Covid-19 di berbagai negara dipengaruhi APBN dibebani juga dengan pembangunan IKN.
oleh tiga faktor utama, antara lain kapasitas negara Apakah nantinya pada akhirnya pembangunan itu
(state capacity), kepercayaan sosial (social trust), dan akan menggunakan dana asing. Hal ini pun menyimpan
kepemimpinan (leadership). risiko tersendiri, terutama soal kedaulatan. Jadi apakah
Artinya, negara dengan aparatur yang kompeten, Indonesia akan berhasil melewati pandemi ini dengan
pemerintahan yang suaranya didengar rakyat, dan baik atau sebaliknya? Saya juga menunggu.

98 Edisi No.183 / Tahun 2022 www.stabilitas.id