Page 99 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

rumusan frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia”, berarti hak-
hak masyarakat adat ada sepanjang mereka masih hidup. Hukum adat
diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan,
sehingga terkesan pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Padahal, di tengah masyarakat terdapat semangat penegasan kembali
hak-hak masyarakat adat.

Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional
masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam hukum. Permasalahan yang
timbul adalah hukum tentang apa atau bagaimana mengatur mengenai
pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Artinya, masih belum jelas
apa bentuk undang-undang atau substansi peraturannya, sehingga ada
yang diatur dalam undang-undang, namun ada juga peraturan umum di
tingkat daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.
Berbagai permasalahan muncul terkait lemahnya pengakuan terhadap
masyarakat adat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak
istimewa.

Masyarakat adat mengalami penderitaan sejarah ketidakadilan
akibat penjajahan dan pengambilan tanah serta sumber daya mereka
(Asriati and Muhdar, 2020). Pembatasan dalam pengelolaan lingkungan
hidup juga dirasakan, termasuk dalam pengelolaan tanah, sumber daya
alam, dan hutan adat. Meskipun negara tidak memiliki kewenangan
untuk mengambil alih atau menguasai hak-hak yang dimiliki oleh
masyarakat adat, peran negara seharusnya hanya sebagai pengawas atau
pengatur atas hak-hak tersebut (Triningsih & Aditya, 2019). Kongres
Masyarakat Adat Pertama pada tahun 1999 mendefinisikan masyarakat
adat sebagai komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara
turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan
atas tanah dan sumber daya alam, kehidupan sosial budaya yang diatur
oleh hukum dan lembaga adat untuk kelangsungan hidup masyarakat.
Siambo (2014) menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki 4 (empat)
karakteristik umum sebagai berikut:

80 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga