Page 28 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PERIHAL JAMINAN PERLINDUNGAN DAN
1
KEPASTIAN HUKUM SUATU REFLEKSI DALAM PENDAFTARAN TANAH

2
Prof. Ny. Arie Sukanti Hutagalung, SH, MLI

I. Pendahuluan
Pada bagian awal makalah ini sebagai pemakalah dari kalangan praktisi dan akademisi
sebenarnya ingin menyampaikan ungkapan keprihatinan. Mungkin secara sepintas para
peserta yang hadir pada hari ini bertanya-tanya ikhwal keprihatinan seorang akademisi

hukum yang harus disampaikan melalui makalah ini sekaligus sebagai inspirasi penulisan
makalah ini. Adapun keprihatinan akademisi hukum tidak lain ketika membaca tema/judul
Seminar hari ini yaitu Problematika Pertanahan Dan Strategi Penyelesaiannya.

Betapa tidak prihatin, sebab dalam pemikiran seorang akademisi hukum judul tersebut
merefleksikan masalah besar dan penting dalam hukum pertanahan Indonesia, yang oleh
Panitia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, dan Penga-
daan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Ketiga hal tersebut berujung kepada tercapainya tujuan bahwa tanah di seluruh wilayah
Indonesia adalah salah satu modal bagi sebesar-besar kemkmuran rakyat secara adil dan
merata. Itulah yang patut diprihatinkan bukan saja oleh kalangan akademisi hukum saja,
namun selayaknya seluruh anggota Bangsa Indonesia yang merindukan terwujudnya

”Sebesar-besar Kemakmuran” dari pengelolaan, penguasaan tanah oleh negara melalui
penyelenggaraan negara dan pelaksanaan roda pemerintahan yang se-adil-adilnya. Sesudah
UUPA berusia 57 tahun pada tanggal 24 September yang lalu, pertanyaan serius adalah :

Apakah seluruh masyarakat Indonesia telah memperoleh kesejahteraannya? Dalam konteks
yang lebih khusus yaitu konteks pertanahan, pertanyaan ini akan lebih meruncing lagi, Apa-
kah setelah 57 tahun Hukum Tanah Nasional terbentuk, seluruh Rakyat Indonesia telah
merasakan kesejahteraan dari manfaat tanah yang ada di negara ini?

Pada pembicaraan mengenai adil, keadilan dalam penyelenggaraan pengelolaan perta-
nahan di negeri ini maka menjadi kajian pokok ilmu hukum untuk dapat menjabar-
kan/mengimplementasikan keadilan yang diamanatkan Pasal 33 Ayat 3 UUD RI tahun 1945

sebagaimana sudah secara formal dan substansial terdapat di dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal

1 Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Problematika Pertanahan Dan Strategi Penyelesaiannya,
Kerja Sama PSHA Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Yogyakarta, 07 Oktober 2017.
2 Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti, Ketua
Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
20