Page 92 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

84 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam
Peraturan Presiden No 45 Tahun 2016 tersebut tercantum 5 Program Prioritas terkait Reforma
Agraria, yaitu penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; penataan
penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria; kepastian hukum dan legalisasi hak

atas tanah obyek reforma agraria; pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan,
pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria; dan kelembagaan pelaksanaan
reforma agraria Pusat dan Daerah.

Presiden melalui berbagai kesempatan menegaskan perlunya percepatan reforma
agraria, antara lain merealisasikan 9 juta hektar tanah negara untuk diberikan kepada rakyat
termasuk program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu. Sehubungan dengan
hal tersebut, penulis mendeskripsikan Dimensi Hukum Percepatan Reforma Agraria untuk

Kesejahteraan Rakyat.

B. Pembahasan
1. Belajar Dari Landreform Indonesia di Masa Lalu

Berlakunya UUPA menunjukan cita dalam Agrarian Reform Indonesia yaitu: 1)
pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan
pemberian jaminan kepastian hukum; 2) penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi

kolonial atas tanah; 3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; 4) perom-
bakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersang-
kutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan
keadilan; 5) perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung
2
dan kemampuannya.
Salah satu dari Agrarian Reform Indonesia adalah landreform yaitu perombakan menge-
nai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan

dengan pengusahaan tanah. Sesuai dengan kondisi saat berlakunya UUPA, tujuan
landreform: “agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf
hidup tani meningkat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 6 program landreform

yaitu: 1) pembatasan luas maksimum penguasaan tanah; 2) larangan pemilikan tanah secara
absentee atau guntai; 3) redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum,
tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah
negara; 4) pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang

digadaikan; 5) pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan; 6) penetapan
luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi

2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Pokok Agraria
Isi Dan Pelaksanaannya,(Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), hlm.3.