Page 58 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

sekaligus berperan sebagai motor penggerak untuk transformasi
menuju ekonomi yang rendah karbon dan berkelanjutan.
Sebagai rekomendasi untuk masa depan, perlu terus
ditingkatkan koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan
untuk memperkuat implementasi kebijakan perdagangan karbon.
Peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan penggunaan
teknologi informasi akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa
upaya mitigasi perubahan iklim melalui perdagangan karbon dapat
berjalan secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI
Ambarsari, N. (2011) ‘Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi
Investor Di Propinsi Papua (Jayapura)’, Legal Pluralism: Journal
of Law Science, VIII.
Ambarsari, N. (2017) ‘Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi
Investor Di Kota Jayapura’, Al-Adl : Jurnal Hukum, 8(3). Available
at: https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.678.
Djaenudin, D. (2014) ‘Bagaimana Menyikapi Ketidakpastian Pasar
Karbon Untuk REDD+ di Indonesia?’, Perpustakaan MENLHK,
8(8). Available at: www.puspijak.org.
Ekawati, S. et al. (2019) ‘Policies affecting the implementation
of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central
Kalimantan)’, Forest Policy and Economics, 108. Available at:
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025.
Junarto, R. (2023) ‘Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan
Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia’, Tunas Agraria,
6(3). Available at: https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.219.
Malihah, L. (2022) ‘Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak
Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi
Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan’, Jurnal Kebijakan Pembangunan,
17(2). Available at: https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272.
Manthovani, R. (2021) ‘Pendaftaran Tanah Di Indonesia’, Jurnal Magister
Ilmu Hukum, 2(2). Available at: https://doi.org/10.36722/jmih.
v2i2.744.

Mengulas Kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam Mewujudkan Perdagangan Karbon 43
Titis Chris Monika Pertiwi