Page 68 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 68
Pendirian mengenai pembatasan milik tanah. Untuk mencapai tingkat
penghidupan yang layak bagi para petani dan guna mencegah “groot
grondbezit”, panitia perlu mengadakan pembatasan buat seluruh
Jawa. Minimum 2 hektar dan maksimum 10 hektar, dengan tidak
memandang jenis tanah. Buat daerah luar Jawa perlu pernyelidikan
lebih lanjut. (3) Menetapkan azas-azas yang jadi dasar hukum agraria
baru. Di dalam suratnya tanggal 3 Februari 1950 No. 22/P.A, kepada
pemangku jabatan Presdien RI, oleh Panitia dikemukakan, bahwa
agar tidak bekerja sia-sia, sebelum melanjutkan pekerjaannya, yaitu
“uitwerken” azas-azas tersebut dikehendaki agar pemerintah (BP
KNIP) memberikan lebih dahulu persetujuannya. 36
Apa yang dimaksud dengan azas-azas sebagaimana disebutkan
dalam poin tiga di atas terkait permintaan persetujuan yang
dimintakan oleh panitia dalam hal persoalan mendasar dari hak-
hak atas tanah yang berlaku pada masa kolonial. Lebih jauh Panitia
Agraria mengemukakan argumen tentang tuntutannya itu khususnya
terkait azas-azas hak atas tanah. Secara ringkas penulis kutipkan ulang
beberapa point penjelasannya dengan mengubah ejaannya:
A. Melepaskan Domeinbeginsel
Sebagai alasan oleh Panitya kemukakan sebagai berikut:
Didalam waktu yang lampau (zman Belanda) domeinbeginsel
ini dipergunakan sebagai pokok oleh Pemerintah Belanda untuk
melenyapkan hak-hak ulayat (beschikkingsrech) dari paguyuban
hukum kecil-kecil (kleine Indon rechtsgemeenschappen), teristimewa
di Jawa dengan cara aniaya (onrechtmatig) ialah pada waktu
Pemerintah Belanda perlu menyediakan tanah-tanah liar untuk
perkebunan-perkebunan bagi para pengusaha tanah (ondernemers).
Berbeda dengan Pemerintah Kolonial, pemerintah nasional
seharusnya mengakui hak ulayat. Ini tidak berarti bahwa hak
ulayat itu dapat merintangi atau mengurangi hak negara untuk
menyediakan tanah liar guna dijadikan tanah-tanah perkebunan.
Atau pada umumnya itu tidak berarti bahwa pemerintah tidak
36 Ibid., hlm. 76.
Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 37
