Page 96 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 96

Persoalan utama tentu pada keberadaan SDM yang dimiliki
             oleh kementerian. Kebutuhan SDM dalam pendaftaran tanah sangat
             spesifik sehingga dibutuhkan pula pelatihan secara khusus. Dengan
             logika itu, pada tahun 1963 kemudian dibentuk/didirikan Akademi
             Agraria di Yogyakarta lewat Surat Keputusan Menteri Pertanian
             dan Agraria No. SK.36/KA/1963 pada tanggal 24 September 1963
             dengan Jurusan Agraria. Menteri Pertanian dan Agraria menggadeng
             Universitas Gadjah Mada untuk mewujudkan pendidikan tersebut
             dengan ditandatangani Piagam Kerjasama pada tanggal 10 Oktober
             1963. Kurang dari satu tahun kemudian, 5 Mei 1964 melalui Surat
             Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964, didirikan
             pula Akademi Agraria Semarang dengan Jurusan Pendaftaran Tanah.
                                                                               72
             Sampai laporan ini selesai, penulis belum berhasil menemukan
             dokumen terkait pendirian lembaga ini, akan tetapi pendirian ini
             sejalan dengan logika di atas, yakni kebutuhan SDM untuk melakukan
             percepatan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah bagi masyarakat
             yang berbasiskan pada hukum nasional. Momentum kehadiran UUPA
             dan PP 10/1961 direspon dengan segera membangun infrastruktur
             kelembagaan agar persoalan hak atas tanah segera bisa di atasi.
                   Kembali ke penataan kelembagaan, setelah terbit PP 10/1961,
             kerja besar berikut yang dilakukan oleh Kementerian Agraria adalah
             merumuskan kebijakan tentang Landreform. Sebelum UUPA di
             tetapkan, pembicaraan Landreform sudah sering dilakukan oleh para
             pakar. Singgih Praptodihardjo jauh hari sudah mewacanakan ide
             dan gagasannya tentang rencana Landreform, diantaranya gagasan
             bagi hasil, persewaan tanah, hak tanah bagi transmigrasi, penetapan
             batas minimum luas hak milik, pencabutan hak, pengaturan tentang

             keadilan dan efisiensi ekonomi, dan pengaturan yang mengarahkan





                   72 Lihat Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.36/KA/1963 pada tanggal
             24 September 1963 dan  Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964
             tanggal 5 Mei 1964. Lihat juga Sutaryono, Tarli Nugroho, Irfan Afifi, “Ilmu Agraria Lintas
             Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu,” Laporan Penelitian Sistematis PPPM-STPN 2014, Yogyakarta:
             PPPM-STPN, 2014.


                                   Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria  65
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101