Page 189 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Tujuan dan Target TPB Indikator Global TPB
5.a Melakukan reformasi untuk 5.a.1 (a) Proporsi total petani dengan tanah
memberikan perempuan hak yang dimiliki atau dikuasai berdasarkan
yang sama terhadap sumber jenis kelamin; dan (b) porsi perempuan
daya ekonomi, serta akses ke di antara pemilik atau pewaris lahan
kepemilikan dan kontrol atas pertanian, menurut jenis kepemilikan
tanah dan bentuk-bentuk lain ((a) Proportion of total agricultural
dari properti, jasa keuangan, population with ownership or secure
warisan dan sumber daya rights over agricultural land, by sex; and
alam, sesuai dengan hukum (b) share of women among owners or
nasional rights-bearers of agricultural land, by
type of tenure)

5.a.2 Proporsi negara dengan kerangka
hukum (termasuk hukum adat) yang
menjamin persamaan hak perempuan
untuk kepemilikan tanah dan/atau
hak kontrol (Proportion of countries
where the legal framework (including
customary law) guarantees women’s
equal rights to land ownership and/or
control)
Tujuan 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan
Berkelanjutan
11.1 Pada tahun 2030, menjamin 11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan
akses bagi semua terhadap yang tinggal di daerah kumuh,
perumahan yang layak, aman, pemukiman liar atau rumah yang
terjangkau, dan pelayanan tak layak (Proportion of perkotaan
dasar permukiman, serta population living in slums, informal
menata kawasan kumuh settlements or inadequate housing)
11.3 Pada tahun 2030 11.3.1 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah
meningkatkan perkotaanisasi dengan laju pertumbuhan penduduk
yang inklusif dan (Ratio of land consumption rate to
berkelanjutan serta population growth rate)
meningkatkan kapasitas
partisipasi, serta perencanaan
dan penanganan permukiman 11.3.2 Proporsi kota dengan struktur
yang berkelanjutan dan partisipasi langsung masyarakat sipil
terintegrasi dalam perencanaan dan manajemen
kota yang berlangsung secara ajek
dan demokratis (Proportion of cities
with a direct participation structure of
civil society in perkotaan planning and
management that operate regularly and
democratically)

162 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono