Page 169 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Hilmar Farid, dkk.
pemerintahan. Dengan menaklukkan Kesultanan Cirebon di tahun 1681,
kekuasaannya atas hutan-hutan jati beserta penduduk desa di sekitarnya,
yang berada di pantai utara antara Batavia dengan Cirebon, berpindah
pada VOC. Bahkan wilayahnya praktis hingga Jawa Tengah, tempat VOC
berhasil membuat perjanjian-paksa pembelian kayu jati dari para pengu-
asa Mataram waktu itu. VOC menilai hutan-hutan jati sebagai timbunan
kayu yang menyediakan keuntungan dagang luar biasa. Dengan kuasa
monopolinya itu, VOC menerapkan suatu sistem disebut “kontingensi
kayu”, yang membuat para penguasa-penguasa pribumi harus menye-
torkan sejumlah kayu jati dengan imbalan harga yang juga VOC tetapkan.
Para penguasa pribumi pada gilirannya memaksa penduduk-penduduk
desa menjadi “awak blandong” pengadaan kayu. Untuk daerah Jawa Barat
saja, pada periode ini, diperkirakan jumlah wajib setor kayu yang dite-
3
tapkan VOC mencapai 5000 m per tahun, dengan total produksi kayu
14
jati untuk seluruh Jawa mencapai 11.000 m3 per tahunnya. Sistem ini
berlangsung hingga lebih dari 40an tahun. Hingga pada gilirannya, pada
tanggal 16 Juni 1722 seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda,
Zwaardekroon, menetapkan, “Semua penebangan kayu di daerah
Priangan harus dihentikan selama 15 tahun, atas permohonan bersama
para kepala rakyat di Priangan. Bukan saja untuk memberi istirahat
kepada para penebang kayu yang sudah lelah dan hidup terpencil, tetapi
juga supaya pohon-pohon muda di tepi sungai, yang masih ada, dapat
tumbuh menjadi kayu yang layak pakai”. 15

Bila di pesisir utara, sejak tengah abad 18, asal-usul penggundulan
hutan dan kerusakan lahan di Priangan disebabkan oleh pembalakan
kayu jati, yang disebut sebagai prijanganstelsel sepanjang lebih 70 tahun
16
(1800-1970). Jadi, sama sekali bukan berasal dari kelakuan penduduk
petani-peladang, baik untuk tanah produksi maupun permukiman.
14 Peter Boomgard, Forest and Forestry in Colonial Java 1677–1942, makalah yang dipre-
sentasikan pada Conference on Environmental History of Pacific, Canberra, Australia, 1987.
15 Sebagaimana dimuat dalam Departemen Kehutanan, Sejarah Kehutanan Indonesia
I, Jakarta, Departemen Kehutanan, 1986, hal 48.
16 Pada pergantian abad 19 ke abad 20, De Graaf menyimpulkan bahwa, “Penanaman
kopi pemerintah, pada skala yang lebih luas dari pada penanaman karet bumiputera, bersalah
menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh penggundulan hutan besar-besaran,” G.S. de
160