Page 69 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

“Dua minggu persis RUU ini melewati jalan prosedur baru dari
DPRGR yang penuh dengan rintangan-rintangan dan kesukaran-
kesukaran yang kadang-kadang sampai mencapai klimaksnya,
tetapi yang selalu dijiwai oleh semangat gotong royong dan
toleransi yang sebesar-besarnya, yang membuktikan kebesaran
jiwa Saudara-saudara yang terhormat, yang mewakili golongan-
golongan masing-masing, ialah golongan nasional, golongan Islam,
golongan Kristen/Katolik, golongan komunis, dan golongan karya. …
Perjuangan perombakan Hukum Agraria Kolonial dan penyusunan
Hukum Agraria Nasional berjalan erat dengan riwayat perjuangan
bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, Landreform di Indonesia sulit
dipisahkan dengan Revolusi Nasional Indonesia. Tujuan Landreform,
mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat
tani berupa tanah; menegaskan melaksanakan prinsip Tanah Untuk
Tani agar tidak terjadi spekulasi dan pemerasan; menguatkan
dan memperluas hak milik atas tanah bagi warga negara;
mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan
penguasaan tanah secara masif; meningkatkan produksi nasional
dan mendorong terselenggarakannya pertanian yang intensif
secara gotong royong. Dalam menyelenggarakan Landreform,
pemerintah membuka tanah-tanah baru dan mensinkronkan
dengan perkembangan industri dan transmigrasi. Pemerintah
akan mengadakan redistribusi tanah yang kelebihan kepada
petani dengan kompensasi, selain melindungi tanah untuk usaha
keagamaan dan sosial…. Pemerintah berpendapat bahwa bumi,
ruang angkasa, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
adalah karunia Tuhan kepada rakyat Indonesia. Maka, pemerintah
wajib mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan itu.
Harus dijauhkan pula pikiran yang hendak mempertahankan
wilayah bagi golongan sendiri. Dalam rencana Undang-undang
Agraria, hukum adat dijadikan dasar utama. Tetapi hukum adat
merupakan hasil perkembangan yang dipengaruhi politik kolonial,
sehingga masih ada hukum adat yang menguntungkan golongan
kecil. Nantinya, hukum adat ialah hukum adat yang berinti azas
gotong royong, mengindahkan hukum agama, dan menyesuaikan
dengan zaman. Dari pembicaraan terdahulu, tampak jiwa dan

58 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria