Page 101 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 101
92 Himpunan Policy Brief
(dalam arti kembali di wilayah tersebut setelah mengalami peminggiran atau pengusiran
paksa). Mereka juga disebut peoples karena merupakan komunitas yang unik dan eksistensi
serta identitas mereka yang berkelanjutan secara turun temurun, yang menghubungkan
mereka dengan komunitas, suku atau bangsa dari sejarah masa lampaunya.
Masyarakat Adat Minangkabau
Daerah/wilayah Minangkabau berdasarkan sistem hukum adatnya dapat dibedakan
menjadi dua kalarasan/sistem yaitu:
1) Dt. Perpatih Nan Sabatang- sbg peletak dasar Bodi Chaniago;
2) Dt. Katumanggungan sbg peletak dasar - Koto Piliang;
Perbandingan antara 2 Sistem Hukum Adat tersebut di atas, dapat disajikan dalam
bentuk gambar 1 sebagai berikut:
Gambar: 1 Perbandingan dua sistem Hukum Adat di Minankabau
Provinsi Sumatera Barat, penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat diatur dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah ulayat Minangkabau di
Sumatera Barat, nyata-nyata masih ada yang terdiri dari:
1. Tanah Ulayat Nagari, penguasanya adalah Kerapatan Adat Nagari;
2. Tanah Ulayat suku penguasanya adalah penghulu suku,
3. Tanah Ulayat Kaum, penguasanya adalah Mamak Kepala Waris dan
4. Tanah Ulayat Rajo, penguasanya adalah lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum
dalam garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi
Sumatera Barat.
