Page 129 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

120 Himpunan Policy Brief

yang diperusah/diusahakan oleh kepala dati (tulung dati) dan dapat dimiliki dan diwariskan. Ia
berdimensi privat. Hak atas tanah-nya ada pada kepala dati atau anggota dati laki-laki dan
segenap keturunannya dari garis laki-laki (patrilineal). Pusaka dati dapat menjadi hak milik dan
disertipikatkan dengan mekanisme pelepasan yang disetujui oleh kepala dati. (3) Dati lenyap
adalah tanah dati yang kembali dibawah kewenangan negeri untuk diatur ulang sebab ahli
waris garis laki-laki dari kepala dati sudah tidak ada lagi (lenyap). Tanah ini berdimensi privat
namun kewenangan pengaturannya ada pada negeri sebelum diatur ulang dan diberikan hak

penguasaannya kepada anggota dati yang ditetapkan. Jika telah diberikan kembali kepada
anggota dati tanah dati lenyap menjadi dati pusaka dan bisa menjadi hak milik dan
disertipikatkan dengan mekanisme pelepasan yang disetujui oleh kepala dati sebagaimana
ketentuan dati pusaka. (4) Dati atiting/ahori adalah tanah dati yang diberikan sebagai hadiah

(bukan hak) kepada perempuan anggota keluarga dati. Perempuan anggota dati tidak memiliki
hak atas tanah dati. Namun, biasanya ketika mereka menikah mendapat hadiah dari kepala dati
atas sebidang tanah. Tanah hadiah ini hanya bisa dikuasai sampai dengan generasi cucu [pihak
perempuan tersebut, dan akan kembali diserahkan kepada kepala dati untuk diatur ulang
sebagai milik bersama (Wawancara Latupati Hative Kecil 2019).

Gambar 2. Contoh bukti penguasaan dati (register dati 1814)

Tanah ewang/aung
Tanah jenis ini adalah tanah kebun/hutan milik negeri yang masih kosong dan dalam
pengawasan kewang/ewang (polisi hutan) sehingga bisa diminta untuk dibuka/digarap dengan
hanya menyewa untuk diambil hasilnya atau diperusah. Siapa saja yang tidak punya tanah dan