Page 146 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

MULTIPURPOSE CADASTRE:
PETA TEMATIK BIDANG TANAH DAN COMMUNITY INTEREST
(STUDI DI KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH)

Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi, dan Sukmo Pinuji

Pendahuluan
PTBT (Peta Tematik Bidang Tanah) dapat digunakan sebagai peta kerja berbasis bidang dalam
pelaksanaan PTSL. Walaupun sesungguhnya PTBT dikerjakan sebagai bagian dari upaya

pemenuhan community interest, dalam bingkai multipurpose cadastre. Bila pembuatan dan
pemanfaatan PTBT diserahkan sepenuhnya kepada kantor pertanahan, maka sumberdaya
manusia dan dana yang tersedia tidak memadai. Oleh karena itu, dalam pembuatan dan
pemanfaatan PTBT dibutuhkan partisipasi segenap stakeholders, yaitu: kantor pertanahan,
pemerintah kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak ketiga (swasta), dan masyarakat.

Cara Mengatasi Masalah
Untuk menggalang partisipasi segenap stakeholders, yaitu: kantor pertanahan,
pemerintah kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak ketiga (swasta), dan masyarakat
dalam pembuatan dan pemanfaatan PTBT, maka harus ada:
a. upaya merumuskan formula kontribusi dan partisipasi stakeholders,

b. upaya mempromosikan multi manfaat PTBT; dan
c. upaya kantor pertanahan yang lebih nyata.

Urgensi Cara Terpilih
Untuk mengatasi masalah dirumuskan cara mengatasi yang memiliki urgensi, sebagai
berikut:

a. Formula kontribusi dan partisipasi stakeholders merupakan skema pembagian peran dalam
pembuatan dan pemanfaatan PTBT, agar tidak terjadi overlapping yang dapat menimbulkan
konflik;
b. Multi manfaat PTBT merupakan daya tarik, agar segenap stakeholders berkenan memberi
kontribusi serta berpartisipasi dalam pembuatan dan pemanfaatan PTBT;

c. Upaya kantor pertanahan yang lebih real atau nyata (misal: optimalisasi pemanfaatan PTBT)
merupakan unsur penting penggalangan kontribusi dan partisipasi stakeholders, agar
segenap stakeholders merasakan dan mengetahui kedekatan PTBT dengan dinamika
kehidupannya sehari-hari.