Page 336 - Berangkat Dari Agraria

BAB IX 313
Pancasila Dalam Konteks Kekinian

Latar polemik
Jika dilihat peta politik di DPR, hanya dua fraksi yang tak
mengusulkan RUU HIP, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera yang keduanya di luar koalisi pemerintahan.
Setelah keras diprotes, RUU HIP diusulkan DPR untuk diubah
judulnya menjadi RUU PIP, yang merupakan konsep awal sebelum
RUU HIP. Kritik publik tetap nyaring terdengar.
Hemat penulis, beberapa kemungkinan latar belakang
polemik terkait legislasi Pancasila didasarkan pandangan sejumlah
pihak. Pertama, polemik karena alasan ideologis. Pengusul ingin
mengamankan Pancasila dengan cara mengokohkan ajaran ideologis
warisan pendiri bangsa melalui satu produk legislasi. Sedangkan
penolak menuduh pengusul tak paham posisi Pancasila sebagai
dasar negara. Juga menarik mencermati penolak yang sebagian
di antaranya ada kalangan yang tak sepenuhnya nyaman dengan
Pancasila. Pro dan kontra seolah jadi absurd.

Kedua, polemik karena alasan strategis. Mengingat Indonesia
sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang menyita perhatian
dan sumber daya pemerintah, maka pembahasan RUU HIP
dianggap tidak mendesak. Pemerintah ingin berkonsentrasi dalam
melindungi kesehatan dan keselamatan warga ketimbang lainnya.
Indonesia fokus menangani dampak pandemi. Lebih strategis, DPR
dan pemerintah intensifkan dialog dengan para ahli dan organisasi
masyarakat.

Ketiga, polemik dipicu perbedaan politik. Pihak pro maupun
kontra telah terperangkap menjadikan Pancasila sebagai komoditas
politik pragmatis untuk kepentingan politik elektoral. Tak
ditemukan urgensi dari realisasi Pancasila dalam sebuah UU.
Pancasila semestinya mengalir di seluruh urat nadi peraturan
perundang-undangan. Terlalu sempit jika Pancasila hanya dijadikan
alat bargaining politik. Pesan publik, Pancasila jangan direduksi
oleh dan untuk kepentingan politik.