Page 189 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

d. tanah pauman atau tanah wakap yang hasilnya diberikan
oleh raja untuk keperluan pura (candi) dan rumah-rumah
suci, kumpulan-kumpulan desa, yayasan pengairan (subak)
atau orang-orang yang kena wajib bekerja tetapi tidak mem-
punyai garapan tanah. Tanah ini tidak boleh dipindahkan
haknya.
e. tanah pekarangan, tidak boleh dipindahkan haknya. Itulah
sebabnya di Bali sebelah Timur seperti diterangkan di muka,
pekarangan itu bukan tanah milik perseorangan.
Tanah druwé jabê umumnya diberikan sebagai hak milik
perseorangan turun temurun dengan bebas dari pajak dan
kewajiban kerja. Tanah ini umumnya berasal dari sekelompok
tanah sawah, yang lama kelamaan karena penjualan, pengga-
daian dan pembagian waris menjadi kecil dan terbagi di semua
kasta. Lama-lama terjadi juga tanah druwé jabê dengan jabê
bali dan jabê selam baik di kalangan Bali maupun di kalangan
Sasak. Penjualan tanah ini dapat diizinkan oleh raja. Penjualan
yang tidak dapat izin raja dapat dicabut tanahnya dan dijadikan
druwé dalem. Izin ini diberikan hanya karena keadaan yang
sangat memaksa, yaitu kalau sangat kekurangan untuk keper-
luan perkawinan, upacara pembakaran mayat, atau untuk
membayar utang yang sudah lama.
Pembatasan atas tanah druwé jabê ialah bahwa si pemilik
harus memberikan tanahnya kalau diperlukan untuk mem-
buat jalan atau pipa air, pemeliharaan jembatan dan ben-
dungan tanpa ganti rugi dan juga harus memberikannya
dengan percuma kayu atau bambu yang ada dalam tanah dru-
wé jabê tersebut. Pengembalian tanah druwé jabê menjadi
tanah druwé dalem seperti tersebut di atas akan terjadi karena
penyewaan dan penjualan yang tidak mendapat izin dari raja.

168