Page 326 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

masing tanah dan harga hasil itu sebelum perang diban-
dingkan dengan waktu tersebut di masing-masing da-
erah (lihat lampiran no. XIII). Ketentuan ini untuk da-
erah-daerah yang ada di luar daerah RI pada waktu itu.
c. Oleh Kementerian Kemakmuran R.I.S. Jakarta dengan
surat No 220/SD tanggal 20 Januari 1950 diberikan
pedoman tentang persewaan tanah buat pabrik gula
1950/1951, yang memberikan pedoman cara menetap-
kan uang sewa tanah dengan melipatkan sekian kali uang
sewa tanah sebelum perang dengan pembayaran berupa
uang, sebagian berupa gula dan bahan pakaian (lihat
lampiran no XIV).
d. Pedoman persewaan tanah buat pabrik gula 1950/1951,
surat Kementerian Kemakmuran RIS jakarta, No G 337/
Pkb, tanggal 4 Februari 1950, yang menyusuli surat tang-
gal 20 Januari 1950 No 220/SD, menyetujui sewa tanah
di daerah R.I besarnya 4 kali sewa tanah sebelum perang
ditambah dengan 150%. Yang 4 kali uang sewa sebelum
perang dibayarkan berupa uang, yang 150% tuslah diba-
yar dengan tekstil 45 meter tiap ha, lainnya dibayar
dengan gula menurut harga pasar. Yang menetapkan
dan memimpin persewaan itu ialah panitia yang diben-
tuk di daerah (lihat lampiran no XV).
6. Untuk menghadapi persewaan tanah tahun 1951/1952,
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1951
ditetapkan besarnya uang sewa tanah buat tanaman tebu
sebesar Rp. 1.500,- (sedikit-dikitnya) dengan tambahan
selebihnya hasil pokok 750 kuintal tiap-tiap kuintal tebu
Rp. 2,- dengan ketentuan bahwa tidak boleh kurang dari Rp
1500,- buat segala macam jenis tanah (lihat lampiran No.

305