Page 399 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

ruskan apa yang sudah berjalan.
2. Tanah desa perdikan sebagai tanah milik dengan hak-hak
feodal dihapuskan. Desa semacam itu dijadikan desa oto-
nom biasa. Yang kecil digabungkan dengan desa lain menja-
di desa otonom.
Tanah-tanah kepala desa perdikan diberikan kepadanya
dengan hak milik tidak dengan hak-hak feodal. Luas tanah
miliknya dibatasi dengan maksimum yang ditentukan.
Pengurangan tanah itu dengan diberikan penggantian keru-
gian semestinya dan dijalankan berangsur-angsur melalui
peraturan peralihan.
3. Tanah-tanah semacam itu lainnya yang dengan hak-hak
feodal (ongko-ongko, awatarang, bengkok) yang terdapat
di beberapa daerah dihapuskan. Tanah itu dijadikan tanah
kas desa atau dibagikan kepada rakyat untuk tanah perta-
nian. Lurah desa atau Pamong desa lainnya diberi pengha-
silan dengan nafkah yang tetap, sesuai dengan kedudukan
dan kewajibannya.
Berhubung dengan itu maka segala macam beban rakyat
yang dikenakan karena hak-hak feodal dihapuskan. Rakyat
hanya dikenakan satu macam beban pajak yang progresif.
Penghapusan bengkok bagi lurah dan pamong desa lainnya
dijalankan dengan mengganti nafkah tertentu dan teratur.
4. Hak eigendom dan opstal untuk perusahaan pertanian me-
nurut hukum Barat untuk orang asing dihapuskan. Kalau
pemiliknya warga negara, tanahnya jadi hak milik biasa,
dengan batasan maksimum. Kalau pemiliknya bukan warga
negara, buat sementara waktu dapat diberi kesempatan
menyewa umpama paling lama 5 tahun untuk diusahakan
sendiri dengan batas luas yang tertentu.

378