Page 481 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

jaan juru sita memberitahukan perbuatannya itu kepada
D.P.D. Kabupaten.
Pasal 9
a. Sewaktu Kepala Desa berhalangan, berdasarkan artikel-artikel
yang memuat hak-hak dan kewajiban Kepala Desa, maka ke-
wajiban tersebut diserahkan kepada seorang yang berhak me-
nurut adat cara setempat.
b. Peraturan di atas ini berlaku juga untuk mereka, yang mewa-
kili Kepala Desa, pada waktu ia berhalangan menjalankan
kewajibannya, dengan pengertian bahwa D.P.D. Kabupaten
yang menunjuk orang yang harus mewakili desa di dalam
dan di luar hukum, orang tersebut dapat juga orang yang
mewakili Kepala Desa atau orang lainnya.
Bab III
Dari hal milik dan kekayaan dari desa dan pemantauan hak atas
nama desa.

Pasal 10
Kecuali apa yang tersebut firman pemerintah tanggal 1 April
1885 no. 22 (Indische Staatsblad no 102), dari art 11 bab b, pera-
turan ini, dilarang menjual atau menggadaikan tanah desa.

Pasal 11
1 ) Jika D.P.D. Kabupaten tak memberikan ijin tertulis, desa tak
diperbolehkan:
a. meminjam uang.
b. membuat persetujuan dengan syarat-syarat yang membe-
ratkan yang bertujuan mendapatkan tanah, menjual,
menggadaikan tanahnya dan rumah dan barang-barang
lainnya yang tak dapat bergerak.
c. menuntut atau menerima suatu dakwaan atas dasar hu-
kum, jika masih ada jalan lain.
2) Surat izin menurut alinea (1) itu tak dapat diberikan, sebelum
disetujui oleh yang wajib memilih Kepala Desa yang ter-
banyak. Permufakatan dari orang yang berhak memilih

460