Page 558 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

terjaminlah hak yang melaksanakan hak, konsesi dan ijin yang
termaksud dalam pasal 1, ayat 1, ialah untuk menggiatkan usaha
dalam lapangan perekonomian mulai berjalan kembali dengan
lanjut. Akan tetapi jangan dilupakan hendaknya bahwa politik
perekonomian umum yang akan dipeluk Republik Indonesia
Serikat terutamalah akan ditujukan kepada pembangunan pere-
konomian masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni dengan
pengertian bahwa kepentingan dan kemajuan jasmani dan roha-
ni bangsa Indonesia sebaik-baiknya diusahakan dengan jalan
mengadakan kekuatan-beli rakyat yang sungguh lagi terbesar
dan mempertinggi derajat kehidupan rakyat.

Pasal 7
Terhadap semua hak, konsesi dan ijin yang termaksud pada pasal
1 ayat 1, yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena pe-
perangan, pendudukan dan keadaan luar biasa, kemudian dari-
pada itu diadakanlah kemungkinan memperpanjang waktunya
dengan masa yang sama dengan kehilangan waktu tadi, ialah
atas permintaan yang berhak yakni kecuali jika bertentangan
dengan sesuatu keperluan umum termasuk juga politik pereko-
nomian umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 8
Cara menjalankan perusahaan dan kebebasan perniagaan, peru-
sahaan, dan perjalanan uang hanya akan dibatasi dengan pera-
turan Undang-undang.

Pasal 10
Kedua pihak mengakui bahwa perlulah diadakan pengadilan fis-
kal yang bebas. Mereka akan mengadakan peraturan-peraturan
pencegah pajak berlipat.

Pasal 11
Warga Negara dan badan-badan hukum Nederland, hasil-hasil,
kapal-kapal, dan lain-lain benda Belanda tidak akan dibawa di
Indonesia secara kurang sempurna daripada cara membawa

537