Page 652 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang kemu-
dian akan ditetapkan oleh Pemerintah, yakni sebagaimana
dinyatakan dalam peta yang terlampir, ukuran 1 : 100.000,
di mana tanah-tanah itu dicantumkan dengan warna biru
muda, dengan syarat-syarat:
I. Tentang tanah-tanah di tepi jalan :
Tanah-tanah di tepi jalan umum kiri-kanan antara kota-kota:
a. Tanjung Pura – Binjei – Medan – Tebing Tinggi;
b. Medan – Banjar Baru;
selebar 250 meter dari tepi jalan masuk ke dalam dikem-
balikan kepada Pemerintah.
Penyerahan kembali kepada Pemerintah atas tanah-tanah
tersebut pada ayat (a) dan (b) tidak berlaku pada bagian-
bagian tanah di atas dimana ada terdapat bangunan-
bangunan berikut pekarangannya dari pihak perkebunan
yang sangat diperlukan olehnya seperti rumah-rumah,
kantor-kantor, gedung-gedung, bangsal-bangsal, jalan-
jalan air, jalan-jalan kendaraan, tanaman jati dan bambu,
yang belum diduduki oleh rakyat pada tanggal ketetapan
ini.
II. Tentang tanah-tanah persawahan.
Tanah-tanah persawahan yang sudah ada, diserahkan
kembali oleh Perusahaan Perkebunan kepada Pemerintah.
III. Tentang tanah-tanah perkampungan dan kota serta tanah-
tanah yang diperlukan untuk perluasan-perluasannya.
Tanah-tanah perkampungan sekarang dan perluasan-per-
luasannya buat di kemudian hari untuk selama 30 tahun
akan ditentukan dan diserahkan kepada Pemerintah yang
patut luasnya buat menampung pertumbuhan penduduk
kampung yang dimaksud.
IV. Tentang tanah-tanah di pinggir sungai dan keliling mata air:
Tanah-tanah kiri-kanan sungai-sungai dan anak-anak su-
ngai yang mana airnya terus menerus mengalir, sepanjang
minimum 50 meter diukur dari pinggir sungai-sungai dan
anak-anak sungai itu dan di sekeliling mata-mata air mini-
mum 100 meter di ukur dari pinggirnya, wajib dihutankan
atau ditanami dengan pohon-pohon keras seperti jati,
631